Tarif Bus Menyusul Dua Hari Setelah Harga BBM Naik

Selasa, 18 Juni 2013 13:33 WIB

Angkutan Kota. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengusaha otobus akan menaikkan tarif angkutan umum setidaknya satu hingga dua hari setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.


Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia Kurnia Lesani Adnan mengatakan akan cukup sulit menaikkan tarif angkutan tepat di hari pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, sebagian calon penumpang biasa telah memesan tiket keberangkatan. "Paling tidak H plus satu atau dua setelah pemerinah menaikkan harga," kata dia dihubungi Tempo, Selasa 18 Juni 2013.

Menurut Kurnia, belum ada kepastian berapa besaran kenaikan tarif bus umum. Saat ini, para pengusaha masih merumuskannya. Yang jelas, gambaran kenaikan tarif berkisar 15-20 persen dari tarif sebelumnya.

Pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga BBM dalam waktu tiga hari ke depan. Departemen Perhubungan sendiri menyarankan kenaikan tarif angkutan tak melebihi 20 persen. "Kalau di atas 20 persen, daya beli masyarakat akan kesulitan," kata Kurnia, mengomentari berita itu.

Menurut dia, pengusaha otobus sebenarnya berkeinginan menaikkan tarif angkutan sejak lama. Keinginan itu dipicu oleh melonjaknya harga suku cadang kendaraan bermotor dan biaya perawatan. Namun, keinginan itu tak pernah terlaksana karena mereka menilai belum ada alasan yang tepat untuk menaikkan tarif.

Kini, momentum kenaikan harga BBM oleh pemerintah dinilai menjadi alasan yang tepat untuk menaikkan tarif angkutan. 'Kami tidak menaikkan, hanya menyesuaikan," kata Kurnia.

ANANG ZAKARIA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

31 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

42 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

51 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

54 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

54 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya