Selisih Anggaran BLSM untuk Infrastruktur

Kamis, 13 Juni 2013 18:07 WIB

Warga antri mendapatkan bantuan tunai langsung (BLT) di Balai Desa Kemuning Lor, Jember, Jawa Timur, (29/4). Sebanyak 237.074 RTS (rumah tangga sasaran) di 247 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jember menerima BLT 2009 sebesar Rp.200 ribu mulai hari in

TEMPO.CO, Jakarta- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan tak ada masalah dengan penurunan alokasi anggaran bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM) menjadi hanya empat bulan dari sebelumnya diusulkan lima bulan. Alasannya, selisih anggaran tetap akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dasar dan infrastruktur modal.


"Selain pemberian BLSM, (anggaran) akan disalurkan untuk pengembangan infrastruktur desa, Program Keluarga Harapan dan program beras miskin ditambah," kata Askolani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis, 13 Juni 2013.

Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran hari ini menyepakati adanya perubahan perhitungan BLSM yang sebelumnya lima bulan dengan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun menjadi Rp 9,32 triliun untuk empat bulan. Dengan anggaran tersebut, jumlah penerima dan besaran bantuan masih sama dengan yang diusulkan yakni Rp 150 ribu per orang setiap bulan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Artinya, ada selisih penghematan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun.

Selisih penghematan tersebut akan dialokasikan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp 360 miliar, infrastruktur modal Rp 500 miliar, dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp 196,4 miliar. Sementara itu, alokasi terbesar dari selisih penghematan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar bersifat bantuan sosial senilai Rp 1,25 triliun.

Penyaluran BLSM ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam efek negatif kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi pada masyarakat miskin. Yang terpenting, menurut dia, tercapainya tujuan pemerintah untuk mengendalikan subsidi dan mencapai ketahanan energi. "Jadi ini bukan masalah (jumlah) budget saja, tapi kualitas anggaran yang bisa dialokasikan juga untuk pembangunan. Ini yang menyeimbangkan pola belanja kita.”

Hasil dari keputusan panja ini akan dibawa dalam rapat akhir Badan Anggaran pada Sabtu (15/6) untuk disahkan sebelum akhirnya dibawa dalam Sidang Paripurna Senin (17/6). "Saya sudah tanyakan ke Sekretariat (Badan Anggaran) Sabtu akan ada Raker, kemungkinan pagi," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI


Topik Terhangat:
Produk Baru Apple
| Mucikari SMP| Taufiq Kiemas| Priyo Budi Santoso| Rusuh KJRI Jeddah


Berita Lainnya:
Kata Fahri, Istana 'Tendang' PKS dari Koalisi

Tensi Darah Dicek, Kening Jokowi Berkerut

Polisi Ambil Visum Mucikari SMP

Skandal Seks Guncang Kemlu AS

5 Pujian untuk "Man of Steel"

Suswono Tak Pusing PKS Dikeluarkan dari Koalisi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya