TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun depan dipangkas menjadi Rp 130,8 miliar. Angka itu lebih rendah dari APBN perubahan 2013 sebesar Rp 134,5 miliar. “Anggaran Kementerian BUMN di 2014 lebih rendah dari kementerian lainnya tidak apa-apa,” ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, 12 Juni 2013. Namun Dahlan tidak menjelaskan alasan anggaran kementeriannya dipangkas.
Menurut Dahlan, pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2014 dialokasikan untuk sekretariat dan staf ahli sebesar Rp 102,09 miliar, pagu kedeputian teknis Rp 14,7 miliar, dan pagu deputi restrukturisasi dan perencanaan strategis sebesar Rp 13,89 miliar. “Anggaran kami diprioritaskan untuk program pembinaan perusahaan BUMN,” ujarnya.
Pada rapat kerja tersebut, DPR menerima usulan pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) sebesar Rp 130,8 miliar untuk selanjutnya di bahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Soal kinerja perusahaan-perusahaan BUMN, saat ini pemerintah tengah berupaya agar perusahaan pelat merah itu menggenjot belanja modalnya. Sekretaris Menteri BUMN Imam Aprianto Putro mengatakan langkah itu agar BUMN memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami menargetkan agar Direksi BUMN merealisasikan program belanja modalnya 100 persen dengan serapan minimal 75 persen,” ujarnya.
Pada kuartal I 2013, kata Imam, rata-rata serapan belanja modal BUMN masih di bawah 25 persen. Rendahnya serapan tersebut karena proses lelang masih berjalan di bulan-bulan itu. "Harapannya di semester II sudah banyak yang terealisasi," ucapnya.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Aviliani, sebelumnya mengatakan ekonomi nasional bisa tumbuh 6,6 persen - 6,8 persen asal investasi bisa digenjot. Cara paling mudah adalah mendorong realisasi belanja modal BUMN untuk pembangunan infrastruktur.
ANANDA PUTRI | MARTHA THERTINA
