Puluhan demonstran melakukan aksi menolak kenaikan BBM dengan pembajakan truk tangki BBM di kantor Pertamina Marketing Opt Regional V, jalan Jagir, Surabaya (22/5). Aksi ini bagian dari simulasi pengamanan unjuk rasa kenaikan harga BBM. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, TEGAL - Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Tegal-Slawi mendesak pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro rakyat untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak imbasnya akan menyengsarakan rakyat,” tegas koordinator aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga BBM HTI DPD II Tegal-Slawi, Guntur Budiharso, saat berorasi di depan Balai Kota Tegal, Minggu, 9 Juni 2013.
Guntur mengatakan, dengan menaikkan harga BBM jenis bensin menjadi Rp 6.500 per liter, APBN bisa dihemat Rp 21 triliun. Namun, kebijakan itu dinilai belum mendesak. Sebab, APBN selama ini tidak pernah terserap seluruhnya.
Sisa APBN 2012 sebesar Rp 32,7 triliun, lanjut Guntur, sejatinya sangat cukup untuk mengganti subsidi BBM tahun ini. Jika pemerintah bisa menghapus besarnya anggaran kunjungan kerja para wakil rakyat serta memangkas mahalnya ongkos pemilihan umum, sisa APBN bisa lebih besar.
Dalam aksi unjuk rasa yang mengerahkan sekitar seratusan anggota itu, HTI DPD II Tegal-Slawi mengaku tidak ditumpangi kepentingan politik dari pihak manapun. “Kami berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan PKS.”
Sekretaris HTI DPD II Tegal-Slawi itu juga enggan menanggapi ihwal gencarnya partai berlambang bulan sabit dan bulan sabit kembar tersebut dalam menolak rencana kenaikan BBM. “Itu urusan rumah tangga orang. Saya tidak bisa berkomentar,” ucapnya.
