Para pekerja berkumpul dekat terowongan yang atapnya longsor di Mimika, Papua, menunggu evakuasi rekan mereka yang masih terjebak (15/5). Sebanyak 41 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di terowongan tersebut. AP
TEMPO.CO, Nusa Dua Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, mengatakan PT Freeport Indonesia dilarang melakukan seluruh kegiatan penambangannya --baik kegiatan tambang bawah tanah maupun kegiatan tambang terbuka-- sampai investigasi selesai dilakukan. Sebelumnya, larangan untuk kegiatan tambang terbuka (open mine) Freeport dikabarkan akan segera dicabut.
“Dua-duanya (underground dan open mine) tidak boleh sampai hasil investigasi selesai. Dan ini tergantung kapan investigasinya selesai,” kata Thamrin di sela-sela konferensi Coaltrans Asia di Bali, Senin, 3 Juni 2013.
Pemerintah melarang Freeport untuk melakukan kegiatan tambang bawah tanah setelah terjadinya insiden kecelakaan pada 15 Mei lalu. Kegiatan tambang terbuka Freeport yang tadinya dilarang sempat ditutup juga tapi dikabarkan akan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Pernyataan Thamrin ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan tambang Freeport tidak akan kembali beroperasi sampai hasil investigasi selesai.
Thamrin mengatakan pengiriman batu bara Freeport bisa tetap dilakukan tanpa harus memproduksi batu bara. Ia mengatakan pengiriman batu bara bisa menggunakan stok batu bara sisa yang belum dikirim. “Ya, kalau produksi mereka kemarin ada yang tersisa, itu saja yang dikirim,”
Insiden runtuhnya terowongan yang berada di area penambangan Freeport pada 15 Mei lalu telah menewaskan 28 orang. Dua pekan setelah kecelakaan tersebut, pekerja tambang Freeport lainnya meninggal dunia setelah terjadinya pelanggaran prosedur keamanan pada 31 Mei lalu.
Insiden kedua ini membuat serikat pekerja tambang menghentikan aktivitas penambangan di perusahaan tersebut. Hingga kini pemerintah belum bisa memastikan kapan investigasi atas kegiatan penambangan di Freeport selesai dilakukan.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
