Papan harga bbm bersubsidi di SPBU di Cikini, Jakarta (26/04), pemerintah merencanakan subsidi harga bbm khusus premium untuk motor dan plat kuning. TEMPO/Dasril Roszandi
"Keinginan pemerintah menaikan harga BBM untuk menghemat anggaran sebesar Rp 30 triliun, tapi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013 subsidi mencapai Rp 40,9 trilun," kata dia di kantor FITRA Minggu, 2 Juni 2013.
Yenny mengatakan beban subsidi BBM itu dalam anggaran hanya 20 persen. Sesungguhnya, kata dia, yang membuat defisit anggaran tinggi adalah penurunan target penerimaan pajak sebesar Rp 53,6 triliun. Artinya penurunan pajak berperan 66 persen terhadap defisit negara. "Rakyat juga yang akan menanggung beban nantinya," kata dia.
Dia menjelaskan dalam RAPBN- P 2013 yang diajukan pemerintah penambahan subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 16 triliun, listrik Rp 19 triliun, yang juga sudah termasuk kekurangan subsidi tahun 2010-2012. Subsidi pangan dan pupuk juga ditambah, masing-masing Rp.4,3 triliun dan Rp.1,7 triliun. "Jika dikalkulasi dengan benar, niat pemerintah untuk menghemat anggaran, malah bertentangan dengan hasil kajian yang diperoleh dari RAPBN-P 2013 ini," kata Yenny.
Pengeluaran untuk belanja lain-lain juga mencapai 30,69 triliun. "Jumlah ini dua kali lipat penghematan BBM yang direncanakan," kata dia.
Anggaran untuk BLSM sebesar Rp 11,6 triliun. Tambahan anggaran untuk pembangunan infrastuktur sebesar Rp 6 triliun dan pemberian penghargaan pada Kementerian atas hasil perhitungan dan verifikasi inefisiensi sebesar Rp 209,9 miliar.
