Pemerintah Dinilai Lamban Mengatur Distribusi Gas

Reporter

Kamis, 30 Mei 2013 19:45 WIB

Kapal LNG Aguarius dan FSRU Jawa Barat saat persiapan transfer gas di Teluk Jakarta (4/5). FSRU Jawa Barat mulai bisa memasok gas ke fasilitas darat untuk disalurkan ke PLTU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok Milik PLN Secara Bertahap. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Industri Pengguna Gas, Achmad Safiun, mengkritik pemerintah yang dinilai lamban mengatur distribusi gas untuk konsumen dalam negeri. Ia menilai pemerintah hanya berorientasi menjual gas tetapi lupa memprioritaskan konsumen dalam negeri.

"Untuk meningkatkan daya saing negara, gas harus untuk industri. Kalau hanya untuk penerimaan negara, itu kuno (kayak) Orde Baru," katanya dalam seminar tema meningkatkan cadangan minyak dan gas di Jakarta, Kamis, 30 Mei 2013.

Jumlah gas yang masuk pasar domestik mencapai 2,9 juta ton gas per tahun. Data Forum Industri Pengguna Gas Bumi menyebutkan jumlah gas yang diekspor mencapai 3.750 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Adapun pasokan domestik lebih sedikit yaitu 3.600 MMSCFD.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo meminta para pelaku usaha niaga gas bumi ikut mengembangkan infrastrukturnya. Kementerian ESDM bakal mengatur pengembangan pipa distribusi gas oleh pelaku usaha niaga gas.

Kementerian sedang merumuskan kebijakan tentang tata niaga distribusi gas yang ramah produsen dan konsumen. Yang dimaksud ramah yaitu harga yang menguntungkan produsen tetapi tidak memberarkan konsumen. "Harga yang masuk akal di hulu dan hilir," katanya di tempat yang sama.

Pengembangan infrastruktur bertujuan meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri. Saat ini, lanjut Susilo, konsumsi gas dalam negeri lebih sedikit ketimbang ekspor gas bumu. Penyebabnya eksplorasi gas tidak dibarengi pembangunan infrastruktur berupa pipa untuk distribusi gas. Penyaluran juga dapat melalui kapal pengangkut liquefied natural gas (LNG).

Susilo menilai untuk memperbaiki itu, pedagang gas bakal diwajibkan membangun pipa distribusi. "Seharusnya dipegang trader-nya, karena mereka yang membeli gas kemudian menyalurkan ke konsumen."

Susilo menantang pengusaha untuk berinvestasi membangun jalur distribusi gas. "Ini investasi jangka panjang agar gas tidak diambil negara lain," katanya.

Beberapa sumber pasokan gas yang ada yaitu regasifikasi di Arun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung dan Jawa Tengah. Di Semarang Jawa Tengah terdapat unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) Jawa Tengah.

Adapun di Arun ada revitalisasi kilang yang bakal dipasang pipa dari Arun hingga Belawan, Sumatera Utara. Susilo berharap ada pengembangan infrastruktur distribusi berupa jaringan pipa di ketiga daerah itu. Selain itu Susilo menilai pemasangan pipa distribusi gas di Jawa Barat mendesak. Alasannya konsumen gas terkonsentrasi di Tanah Priangan ini. "Kami berharap ada trader yang berinvestasi pipa dari Cikampek ke Bandung," katanya.


BERNADETTE CHRISTINA | AKBAR


Berita Terpopuler:

Wiranto Yakin Putranya Meninggal Fisabilillah

Putra Wiranto Meninggal Setelah 2 Bulan Menikah

Darin Mumtazah Bisa Dipanggil Paksa di Pengadilan

Perang Kata-kata Andi Arief dan Natalius Pigai

Sebelum Sidang, Ini Kata Hercules

Berita terkait

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

32 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.

Baca Selengkapnya

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Selengkapnya

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

10 Februari 2023

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 Februari 2023

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 Februari 2023

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.

Baca Selengkapnya