Sejumlah masa melakukan aksi dalam peringatan hari Air Dunia di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. (22/3). Mereka menganggap negara lalai memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi rakyat dan menuntut pembangunan sektor sumberdaya air sebagai prioritas utama serta meminta pencegahan konflik air dengan melindungi sumber dan akses air bersih dari campurtangan Swasta. TEMPO/ Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan dana sebesar US$ 244 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahap kedua. Dana itu akan dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.“Dana tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia, hibah dari Australia, dan APBN,” kata Djoko.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi, merinci dana tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 100 juta, hibah Australia sebesar US$ 44 juta, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar US 100 juta dolar. "Untuk perhitungan dasarnya, setiap desa memperoleh Rp 275 juta. Tapi, tidak otomatis semua dapat sebesar itu karena pengelolaannya diatur oleh kabupaten. Dana tersebut akan digunakan untuk program ini hingga tahun 2016," kata Imam.
Menurut Menteri Djoko Kirmanto, program ini akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan sasaran 219 kabupaten/kota. Tahap awal akan dilaksanakan di 96 kabupaten/kota yang sudah siap. Untuk 123 kabupaten/kota sisanya sedang dalam proses persiapan. Djoko berharap, pembangunan fisiknya sudah dapat dimulai pada 2014.
"Pengembangan kawasan permukiman pada hakekatnya adalah ditujukan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan nyaman dengan masyarakatnya yang produktif, sejahtera secara berkelanjutan," kata Djoko dalam sambutannya. Menurutnya, untuk mewujudkan kawasan permukiman yang demikian, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi merupakan dua jenis kebutuhan dasar yang mutlak.
