TEMPO.CO, Jakarta--Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui 7 poin asumsi makroekonomi yang diajukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013. Pembahasan yang dimulai sejak Selasa, 28 Mei 2013 sore akhirnya diketuk palu pada Rabu, 29 Mei 2013 dini hari.
Sutan Bhatoegana yang menjadi pimpinan rapat mengakui keputusan diambil setelah melalui lobi dan diskusi panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan salah satu poin yang cukup sulit disepakati adalah lifting migas.
Dalam APBN 2013, ditetapkan target produksi minyak bumi 900.000 barel per hari. Namun dalam APBNP 2013, pemerintah mengajukan lifting minyak bumi 840.000 barel per hari.
"Beberapa fraksi ingin target tetap 900.000 barel per hari, tapi saya ingin tetap realistis. Kalau ternyata yang bisa dicapai 840.000 barel per hari, tetapi dipaksakan targetnya tidak berubah kan membohongi diri sendiri," kata Jero, Rabu, 29 Mei 2013 dini hari.
Dalam APBNP, pemerintah juga menurunkan target lifting gas dari 1,36 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,24 juta barel setara minyak per hari. Dengan penurunan target ini, produksi migas yang diharapkan bisa 2,26 juta barel setara minyak per hari turun menjadi 2,08 juta barel setara minyak per hari.
"Kami minta Menteri ESDM selaku ketua Dewan Pengawas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi)mengevaluasi kinerja SKK Migas dan menekan SKK Migas untuk meningkatkan produksi," kata Sutan Bhatoegana
Terkait produksi ini, Sutan mengatakan ada beberapa catatan dari sejumlah fraksi. Fraksi PDI-P dan Fraksi PKS misalnya meminta agar produksi minyak ditargetkan mencapai 865.000 barel per hari. Fraksi PDI-P, Fraksi PKS dan Fraksi PAN juga meminta agar produksi gas bisa mencapai 1,36 juta barel setara minyak.
DPR juga menyetujui patokan harga minyak mentah Indonesia US$ 108 per barel. Angka ini naik dari US$ 100 per barel dalam APBN 2013.
Komisi Energi juga menyetujui usulan kuota BBM bersusbsidi dalam APBNP 2013 sebesar 48 juta kiloliter. Dalam APBN 2013, kuota BBM dan bahan bakar nabati bersubsidi dipatok 46,01 juta kiloliter
Sutan mengatakan ada sedikit catatan terkait kuota BBM bersubsidi ini. Fraksi PDIP menurutnya mengajukan kuota 50 juta kiloliter sementara Fraksi PKS mengusulkan kuota 47 juta kiloliter.
"Kami setuju 50 juta kiloliter dengan catatan 2 juta kiloliter untuk nelayan, program konversi ke BBG juga harus berjalan dan tidak ada lagi nanti di akhir tahun pemerintah minta tambahan kuota," kata Ismayatun,anggota Komisi Energi dari PDIP.
Komisi Energo juga menyetujui kuota LPG bersubsidi sebesar 4,39 juta ton dalam APBNP 2013. Sebelumnya kuota LPG bersubsidi ditetapkan 3,86 juta ton.
DPR juga menyetujui tambahan biaya distribusi dan margin penjualan (alpha) BBM bersubsidi sebesar Rp 50 per liter. "Setelah saya jelaskan bahwa banyak pengusaha SPBU yang megap-megap, DPR setuju. Jadi untuk pengusaha SPBU dapat tambahan Rp 30 per liter, untuk Pertamina Rp 20 per liter," kata Jero Wacik.
Dari 7 poin asumsi makroekonomi terkait energi yang diajukan pemerintah dalam APBNP 2013, terdapat 5 poin yang berubah. Kelima poin yang berubah adalah harga ICP, Lifting Migas, Volume BBM bersubsidi, volume LPG bersubsidi dan Alpha BBM. Dua poin yang tidak berubah adalah subsidi bahan bakar nabati dan subsidi liquified gas for vechichle (LGV).
BERNADETTE CHRISTINA
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
21 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
22 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaTurunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN
1 hari lalu
Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya