TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis menyatakan pembahasan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang merupakan program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak akan berjalan alot. Menurut dia, ada beberapa fraksi yang sudah menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.
"Saya kira akan voting pada Sidang Paripurna pengambilan keputusan RAPBN Perubahan 2013 nanti," kata Harry di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Mie 2013.
Menurut Harry, pembahasan BLSM sendiri nanti akan dilakukan di Komisi VIII DPR dan kemudian akan diajukan ke Badan Anggaran. Namun, berdasarkan sikap fraksi di Komisinya yang banyak mempertanyakan proram tersebut, juga akan mempengaruhi pembahasan di Komisi terkait.
Terkait dengan sikap Golkar sendiri, Harry menyatakan fraksinya akan mempertanyakan terkait kriteria yang mendapatkan BLSM dan durasi waktu pemberian BLSM. "Kami pertanyakan kriterianya, namun hingga sekarang belum terjawab. Untuk durasi waktu kami sudah clear bahwa tidak ada pemberian di 2014," katanya.
Sementara itu, anggota fraksi dari Demokrat, Achsanul Qosasi, menyatakan yakin jika pembahasan BLSM tidak akan berjalan begitu alot. "Yang menolak BLSM patut dipertanyakan apakah pro rakyat atau tidak. Jelas ini untuk membantu masyarakat miskin," katanya. Terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan tidak setuju, Achsanul hanya tersenyum. "Mereka sudah biasa seperti itu."
Adapun anggota fraksi dari PDI Perjuangan, Dolfie OFP, menyatakan fraksinya tidak secara tegas menolak program BLSM. "Yang kami inginkan jangan bantuan tunai, tapi bantuan padat karya yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan," katanya. Dia mengaku akan terus memperjuangkan usulannya itu sampai pembahasan masuk ke paripurna. "Kalau tidak mencapai titik temu, tidak menutup kemungkinan voting."
Pembahasan BLSM sendiri baru akan dilakukan oleh Komisi VIII dengan Menteri Sosial pada Rabu, 29 Mei 2013. Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya menargetkan akan menyelesaikan pembahasan BLSM pada pekan ini untuk diajukan ke Badan Anggaran.
"Besok kami akan rapat pendahuluan dan Kamis lusa akan dilakukan pembahasan secara mendalam dengan eselon satu Kementerian Sosial. Pekan ini mudah-mudahan sudah ada keputusan," katanya. Ditanya bagaimana jika tidak mencapai titik temu, Ida tidak mau berandai-andai. "Lihat saja pembahasannya," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Seperti diketahui, pemerintah mengajukan dana BLSM sebesar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Bantuan langsung sifatnya hanya diberikan selama 5 bulan untuk 15,5 juta orang dengan masing-masing mendapat Rp 150 ribu per bulan.
Tidak hanya bantuan langsung, pemerintah juga menambah alokasi bantuan yang masuk dalam program percepatan dan perluasan perlindungan sosial, yaitu Rp 12,5 triliun yang terdiri dari beras miskin, bantuan siswa miskin, dan program keluarga harapan. Untuk raskin, dialokasikan Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, dan untuk program keluarga harapan Rp 700 miliar.
Pemerintah juga menyediakan tambahan dana untuk infrastruktur dasar Rp 6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi dan air bersih.
Sementara itu, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyatakan BLSM diberikan agar orang miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM mendapat harapan. "Kalau harga makanan naik Anda tidak bisa makan dan Anda suruh orang mancing, masuk angin di laut. Jadi dia harus dikasih makan dulu, kalau bisa makan baru dia bisa mancing. Itu sebabnya BLSM diberikan hanya sementara tidak bisa dilakukan selama-lamanya karena tidak mendidik," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
