Para pekerja berkumpul dekat terowongan yang atapnya longsor di Mimika, Papua, menunggu evakuasi rekan mereka yang masih terjebak (15/5). Sebanyak 41 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di terowongan tersebut. AP
TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral , Susilo Siswoutomo, mengatakan investigasi kecelakaan Freeport selesai 1-2 bulan.
"Tim investigas terdiridari pakar Institut Teknologi Bandung (ITB), pusat penelitian dan pengembangan teknologo mineral dan batubara, dan pakar dari luar," ujarnya kepada wartawa di Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Penyelidikan akan dilakukan oleh tim investigasi dan tim inspeksi. Tim investigasi akan mencari penyebab terjadinya reruntuhan.Sedangan tim inspeksi akan mengecek semua kondisi tambang diarea penambangan. Tim Inspeksi akan akan dilakukan oleh Inspektur tambang. "Inspektur tambang kita ada 6 orang di sana bersama Freeport untuk lakukan audit," kata Susilo.
Selama inspeksi belum selesai, Susilo mengatakan, kegiatan produksi berhenti. "Saya belum tau untuk berapa lama," katanya. Ia menambahkan, pemerintah mewaspadai semua pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPK2B) agar lebih hati-hati.
Nantinya, semua perusahaan juga diminta untuk melakukan pengecekan tambang bawah tanah secara reguler. Terowongan di fasilitas pelatihan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia itu runtuh pada Selasa, 14 Mei 2013. Terowongan runtuh ketika sedang berlangsung pelatihan.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
