Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). Menjelang kenaikan harga bbm membuat sejumlah SPBU mengalami kehabisan stcok bbm dan mengalami keterlambatan pengiriman. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Juni mendatang. Kedua fraksi oposisi ini juga menolak pemberian konpensasi kenaikan harga BBM buat rakyat miskin yang disebut sebagai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
"Subsidi energi dan non-energi adalah tugas negara. Sehingga tidak tepat jika isu kenaikan BBM dijadikan komoditas politik," kata anggota fraksi Gerindra Farry Djeni Francis pada Kamis, 23 Mei 2013 di Gedung DPR.
Menurut Djeni, kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat dan menjadikan daya beli masyarakat bawah turun. Selain itu, dia menilai pembagian BLSM hanya 6 bulan sebelum pemilu 2014 adalah suap politik.
Sikap Gerindra didukung PDIP. "Kami minta harga BBM tidak usah dinaikkan karena yang memanfaatkan BBM kebanyakkan adalah warga miskin," kata politikus PDIP Sayed Muhammad Muliady.
Ketimbang menaikkan harga BBM dan membagikan konpensasi BLSM senilai Rp 11, 6 triliun, Sayed minta pemerintah mengutamakan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
"Untuk itu, pemerintah pusat harus memberi keleluasaan desentralisasi fiskal ke daerah," ucap Sayed.
