Hatta: Ini Empat Agenda Utama Chatib Basri

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 20 Mei 2013 23:32 WIB

Hatta Rajasa. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, hal utama yang harus dilakukan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan adalah untuk mengamankan penerimaan negara. "Jangan sampai ada kebocoran anggaran baik dari sektor pajak maupun bea cukai," ucap Hatta saat akan meninggalkan kantornya di Lapangan Banteng pada Senin, 20 Mei 2013.

Yang kedua adalah menteri keuangan harus mampu amankan kesinambungan di sektor fiskal. Defisit harus dijaga agar tetap berada di kisaran 3 persen. Selain itu, ia harus memastikan belanja kementerian dan lembaga berkualitas dan tepat waktu. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi kondusif. "Fiskal harus sehat dengan tanpa meninggalkan azas kehatia-hatian."

Ketiga, Menteri Keuangan tidak hanya sebatas penjaga gawang fiskal. Ia, lanjut Hatta, memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. "Ini juga penting untuk menjaga iklim investasi."

Terakhir, menteri keuangan harus melanjutkan fungsi-fungsi koordinasi di sektor moneter di Bank Indonesia. "Meski otoritas moneter ada pada BI, pemerintah harus tetap melakukan koordinasi kebijakan yang baik. Menteri Keuangan dalam hal ini harus menjaga inflasi agar dalam kondisi stabil.

Menteri Hatta menilai bahwa Chatib Basri tidak memerlukan banyak waktu buat melakukan proses belajar dan penyesuaian diri. "Ia dapat langsung bekerja," katanya. Lingkungan kementerian keuangan bukan asing lagi bagi mantan staf ahli era Menteri Sri Mulyani itu.

MUHAMMAD MUHYIDDIN


Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
EDSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah

Rumah Sakit di Bogor Diminta Siapkan Kelas 3

Pembongkaran Bangunan di Waduk Pluit Mulai Pagi

Layani Pasien KJS, Rumah Sakit Pemerintah Nombok



Berita terkait

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

45 menit lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

1 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

19 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Viral Peti Jenazah Bayar Bea Masuk 30 Persen, Pengurus Jenazah Luar Negeri: Bisa Jadi Salah Urus

20 jam lalu

Viral Peti Jenazah Bayar Bea Masuk 30 Persen, Pengurus Jenazah Luar Negeri: Bisa Jadi Salah Urus

Pengambilan peti jenazah dari luar negeri tak sepenuhnya bebas biaya. Bea Cukai menetapkan biaya resmi dengan rincian tertentu.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

21 jam lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

1 hari lalu

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

Yustinus mengatakan, Dirjen Bea Cukai sudah menjelaskan masalah importasi 9 mobil mewah itu kepada kuasa hukum pengusaha Malaysia.

Baca Selengkapnya

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

2 hari lalu

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

BPDPKS Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bahas energi Biodiesel B35 sebagai upaya peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

3 hari lalu

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

4 hari lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

10 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya