Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat (kanan) menerima Dubes AS Scot Marciel di Kantor Kemenperin, Jakarta, (8/8). Pertemuan ini menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Investasi dan Investasi Infrastruktur pada Sektor Prioritas antara Kementerian Perindustrian dengan Department of State USA. ANTARA/Iwan
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proses untuk mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium Co masih alot.
"Minggu lalu ada tim Indonesia yang membicarakan proses pengambilalihan Inalum karena kontraknya habis pada 31 Oktober 2013. Namun, Jepang akan ke Indonesia pada akhir Juni dengan membawa proposal tandingan," ucap Hidayat di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Senin, 20 Mei 2013.
Sesuai dengan master agreement, lanjut Hidayat, pemerintah tetap akan mempertahankan bahwa per 1 November 2013 sebesar 100 persen kepemilikan Inalum ada di tangan Indonesia. " Tapi menuju ke sana banyak angka yg harus disepakati bersama."
Hidayat menilai alotnya negosiasi antara Jepang-Indonesia itu karena perbedaan dalam memandang nilai aset. Terdapat selisih nilai audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Jepang sebesar sekitar US$ 140 juta. Meski begitu, "Jepang memahami keinginan Indonesia mengambilalih Inalum," kata Hidayat.
Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk mengalokasikan dana Rp 7 triliun untuk pengambilalihan Inalum. Hidayat memberi sinyal kalau jumlah itu dinilai kurang oleh pihak Jepang. Saat ditanya berapa nilai yang diminta oleh Jepang untuk proses ambil alih ini, Hidayat bergeming. "Kami sedang di tengah perundingan. Tidak etis jika memberitahukan angka itu ke media," ucap Hidayat.
PT Inalum berdiri pada 1975. Semula 58 persen sahamnya dikuasai oleh 12 konsorsium perusahaan Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd (NAA). Sedangkan pemerintah menguasai 42 persen saham Inalum.
