TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan pemerintah akan serius untuk melakukan kebijakan konvergensi bahan bakar dari minyak ke gas. Meski anggaran pengadaan alat konverter kit bahan bakar gas (BBG) bakal dipangkas sebesar Rp 50 miliar, pemerintah tetap meletakkan konversi ke gas sebagai prioritas konsumsi transportasi.
"Bangun saja dulu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gasnya, mendatangkan konverter kit itu cepet kok," ucap Hatta saat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 17 Mei 2013.
Hatta juga mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan kebijakan konversi bahan bakar gas untuk melaksanakan program tersebut. "Dalam ketentuan APBN, ada mekanisme reward and punishment kepada kementerian dan lembaga tentang alokasi dana belanja yang sudah dianggarkan." Hatta menilai, masyarakat akan tertarik dengan harga BBG yang relatih murah yakni di kisaran harga Rp 3.100 per liter setara premium (LSP).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana menilai bahwa urgensi konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG sudah tiba waktunya. Jika transportasi memakai BBG, lanjut Armida, ini akan bisa menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, program percepatan konversi BBM ke BBG ini merupakan bentuk dari alokasi dana kompensasi BBM. "Pemerintah akan membantu pengadaan konverter kit bagi transportasi publik," ucap Armida di kesempatan yang sama.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan anggaran pengadaan alat konverter kit untuk program konversi BBM ke BBG akan dipotong Rp 50 miliar dari total alokasi lebih dari Rp 200 miliar. Pemangkasan anggaran Rp 50 miliar tersebut dipicu pleh kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Padahal, pembangunan SPBG diharapkan mampu menarik minat masyarakat beralih dari BBM ke BBG. Dengan peralihan tersebut, diharapkan dapat menghemat subsidi BBM. Menurut Ketua Tim Percepatan Konversi dari BBM ke BBG Kementerian ESDM, Wira Atmaja Puja, potensi penghematan konversi ini bisa mencapai Rp1,9 triliun.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita terkait
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina
4 September 2022
Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPuasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan
11 Mei 2017
Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Impor BBM Ditekan
5 Januari 2017
Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.
Baca SelengkapnyaPertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017
25 November 2016
Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.
Baca SelengkapnyaPremium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya
30 September 2016
Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.
Baca SelengkapnyaLibur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen
6 Mei 2016
Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus
3 Februari 2016
Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.
Baca SelengkapnyaIni Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus
25 Juni 2015
Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium
16 Juni 2015
Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.
Baca SelengkapnyaPertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan
22 April 2015
Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.
Baca Selengkapnya