Sejumlah warga mengantri BBM jenis Premium menggunakan jerigen di sebuah SPBU kawasan Sepatan,Tangerang, Banten, (3/5). Di tengah ketidak jelasan kenaikan harga BBM, membuat BBM bersubdi menjadi langka. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan atas bahan bakar minyak, dengan beralih ke gas untuk transportasi darat dan laut. Dengan alasan itu, pemerintah mengirimkan tim studi banding ke luar negeri.
"Kami akan kirim tim ke Shell di Belanda, Norwegia dan Amerika Serikat untuk belajar konversi BBM ke BBG untuk kapal," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Jakarta, Senin, 6 Mei 2013.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro yakin keberhasilan konversi bahan bakar transportasi laut memapu membuat penghematan cukup besar. Soalnya, konsumsi BBM kapal laut besar. "Bayangkan saja, kapal laut itu sekali mengisi bisa 4.000 liter sampai 5.000 liter," kata Edy.
Selain untuk transportasi laut, pemerintah akan terus mendorong konversi bahan bakar pada angkutan darat. Susilo mengatakan pemerintah tahun ini menargetkan tambahan 40 unit hingga 50 unit stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Sementara untuk pasokan gas, Susilo mengatakan terdapat alokasi gas sebesar 35 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) hingga 50 MMSCFD untuk gas transportasi.
"Kami bekerja sama dengan Pemda Jakarta dan juga industri hulu migas maupun perkebunan untuk mengonversi kendaraan menggunakan BBG. Seperti Sinarmas yang mau konversi ribuan truk mereka pakai BBG," kata Susilo.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
