TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk Sigit Pramono mengatakan waktu penjualan tahap kedua 30 persen saham perusahaan akan molor karena DPR belum menyetujuinya. "Timing kemungkinan terpengaruh, tapi kalau keputusan sudah diambil, soal waktu hanya soal teknis," katanya usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Kamis (9/9).Rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Boediono dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi itu gagal menyepakati rencana penjualan saham BNI yang rencananya dilakukan Oktober mendatang. Ketua Komisi Emir Moeis menskor rapat hingga Selasa pekan depan karena mayoritas anggota tak menyetujui penjualan itu.Menurut Sigit, meski waktu penjualan berubah, persetujuan DPR diharapkan bisa keluar tahun ini. Ia tak menyebut secara pasti apakah jika tak kunjung disetujui penjualan itu mundur hingga tahun depan. "Manajemen hanya mempersiapkan saja proses penjualannya, kalau target itu urusan pemerintah," kata Sigit.Tapi, ia menekankan, manajemen BNI hingga kini sudah rampung menyiapkan proses penjualan itu ke investor yang berminat. "Secara teknis sudah selesai semua," katanya, "yang dibutuhkan pemerintah sekarang tinggal persetujuan DPR."Sigit juga mengatakan waktu penjualan bisa saja terpengaruh oleh ledakan bom di Kedutaan Besar Australia hari ini. Ledakan itu bisa memicu merosotnya harga per lembar saham BNI. "Tapi saya belum tahu seberapa besar dampaknya, karena kantor cabang kami di Kuningan saja terkena imbas ledakan, dua orang terluka," katanya.Laksamana juga mengatakan ledakan bom itu bisa memicu tertundanya jadwal penjualan saham BNI. "Kami tidak gegabah menentukan waktu penjualan, kalau ada bom seperti ini kami akan tunda, lihat pasar dulu."Dalam rapat itu mayoritas anggota Komisi mempertanyakan rencana penjualan saham BNI 1946 itu. Sebagian anggota berharap pemerintah tetap memiliki sebagian besar saham di bank plat merah terbesar ketiga itu. Sebagian mempertanyakan keuntungan dari penjualan saham BNI ini dan mengusulkan agar pembahasan rencana ini dibahas lebih detail dalam rapat Sub Komisi Perbankan tentang teknis penjualan.Menanggapi penolakan itu, Laksamana mengatakan pemerintah tidak akan memaksa persetujuan DPR dikeluarkan sekarang. Tapi, ia mengingatkan, penjualan saham BNI akan menguntungkan dari sisi pemerintah karena ada setoran hasi penjualan ke kas negara dan menyehatkan manajemen BNI. "Sejak kasus pembobolan itu, manajemen BNI sudah babak belur, dengan divestasi moral karyawan akan meningkat," katanya.Menurut Laksamana, dijual atau tidak dijual saham pemerintah di BNI, apa yang terjadi pada BNI akan sama saja. BNI, katanya, tetap akan memperbaiki organisasi internal. "Tapi kalau dijual, pemerintah dapat tambahan dana APBN dan BNI lebih transaparan. Itu saja bedanya," ujarnya.Kata Laksamana, pilihan menjual saham BNI merupakan alternatif terburuk dari pilihan paling buruk yang diambil pemerintah. Laksamana mengaku sebagai pribadi dirinya juga sudah tidak mau melanjutkan privatisasi aset-aset negara. "Saya sudah dituduh macam-macam, menjual negara segala macam," katanya dengan nada tinggi. Tapi, ia melanjutkan, saat rapat yang lain DPR mempertanyakan kinerja pemerintah yang tak memenuhi target penerimaan negara. "Bagaimana kalau sudah begini?" tanyanya.Bagja Hidayat - Tempo News Room