Pekerja menurunkan muatan bawang putih di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta, Minggu (1/7). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah tak memenuhi pemanggilan pekan lalu. Selama satu jam Suswono memberikan keterangan mengenai penyelidikan Komisi terhadap dugaan kartel bawang putih. "KPPU menanyakan sisi kebijakan," katanya di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2013.
Pertanyaan penyelidik Komisi, Suswono menambahkan, berkisar tentang proses pemberian izin impor hortikultura Kementerian Pertanian kepada importir sesuai Undang-Undang Hortikultura. Kuota impor dihitung setelah diketahuinya jumlah kebutuhan dan produksi.
Kuota impor satu komoditas disebut Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Suswono mengatakan RIPH ditentukan oleh tim bersama yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Badan POM, dan Badan Pusat Statistika yang dikoordinasi Kementerian Perekonomian. "Tim ini merumuskan volume impor, rumus, dan alokasinya," katanya.
Dalam pemeriksaan, Komisi meminta bukti-bukti adanya dugaan kartel bawang putih. Kecurigaan itu bermula dari salah satu importir yang mendirikan banyak perusahaan importir. Jika kuota yang diperoleh perusahaan itu dijumlahkan, sang importir mendapatkan kuota jumbo. "Kalau importasinya dikendalikan, ini bahaya."
Menurut Suswono, importir dengan modus tersebut berpotensi menahan impor. Akibatnya, ketersediaan komoditas tertentu bisa berkurang di pasaran. "Harga bisa naik, ini yang sedang digali KPPU," kata Suswono.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum KPPU Ahmad Junaidi mengatakan Komisi berfokus kepada penyelidikan struktur pasar bawang putih. Tujuannya adalah membuktikan dugaan kartel bawang putih. "Kami menanyai 50 importir, 10 distributor, 15 pedagang retail, dan pemerintah sebagai regulator," katanya. Dua bulan terakhir, harga bawang putih meroket hingga Rp 85 ribu per kilogram.
