Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. TEMPO/Ika Ningtyas
TEMPO.CO, Banyuwangi - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendesak Kementerian Perhubungan agar menaikkan tarif penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sebesar 15-30 persen. "Surat permintaan kenaikan tarif sudah kami kirimkan ke Menteri Perhubungan," kata Bendahara Gapasdap Banyuwangi, Iwan Sentosa, Kamis, 25 April 2013.
Iwan Sentosa mengatakan, kenaikan tertinggi diusulkan untuk tarif sepeda motor dari semula Rp 16 ribu per unit menjadi Rp 20 ribu per unit. "Selama ini tarif sepeda motor sangat murah," ujarnya.
Selain murah, penumpang sepeda motor selama ini paling banyak dibandingkan kendaraan roda empat, sehingga sepeda motor membutuhkan ruang yang lebih besar di dalam kapal. Sedangkan tarif roda empat diusulkan naik sekitar 15 persen hingga 20 persen.
Menurut Iwan, pemerintah sebenarnya masih punya utang untuk menaikkan tarif penyeberangan sebesar 56 persen. Persentase utang itu merupakan akumulasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak, suku cadang, dan biaya docking. "Tarif yang berlaku saat ini tidak menguntungkan bagi pengusaha," ucapnya.
Diharapkan Menteri Perhubungan menyetujui usulan kenaikan tarif itu sebelum memasuki bulan Lebaran tahun ini. Tarif penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terakhir kali naik pada 15 Desember 2010. Persentase kenaikan paling rendah berlaku pada penumpang jalan kaki 5,26 persen, yakni dari Rp 5.700 per orang menjadi Rp 6.000 per orang. Sedangkan kenaikan tarif paling tinggi pada jenis truk, dari Rp 289 ribu menjadi Rp 373 ribu atau naik 29,07 persen.
Kenaikan tarif pernah direncanakan pada Februari 2012 lalu. Namun, hingga tahun ini, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan surat keputusan kenaikan tarif.
Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk saat ini memiliki 37 kapal, terdiri dari kapal motor penumpang dan kapal barang.
