TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Goal kami adalah menurunkan subsidi," kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin, 8 April 2013.
Dalam mengurangi subsidi, menaikkan harga BBM diakuinya sebagai salah satu pilihan. Hanya saja, yang masih harus dipikirkan adalah apakah kenaikan itu berlaku global atau hanya berlaku bagi kalangan tertentu yang cukup mampu dan tidak memerlukan subsidi. "Poin saya adalah orang miskin harus dilindungi, tapi makroekonomi dan fiskal kita sehat," ujar dia.
Selain itu, Presiden menyatakan, jika setelah dihitung dengan saksama ternyata harga BBM harus dinaikkan dan rakyat tidak mampu terpukul akibat itu, mereka harus mendapat kompensasi. "Bagi saya, memberi kompensasi kepada rakyat miskin manakala BBM naik itu harga mati," kata Presiden.
Dia juga menyampaikan pengalamannya saat tiga kali menaikkan harga BBM pada 2005 dan 2008. Saat itu, ia mengatakan, harga-harga melambung tinggi, cost production juga naik, tapi kenaikannya ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan komponen BBM.
Begitu tingginya kenaikan harga barang saat itu, terutama pada 2005 saat harga BBM dinaikkan dua kali, SBY mengatakan angka kemiskinan sampai naik 3 persen. Kenaikan sejumlah itu, menurutnya, baru bisa diturunkan kembali setelah 3-4 tahun.
Penurunan itu pun tidak serta merta terjadi saat pemerintah menurunkan harga BBM pada 2008 sebanyak tiga kali. Jangankan menurunkan angka kemiskinan, harga barang pun tak ikut turun seperti harapannya saat itu.
