TEMPO.CO, Surabaya - Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Herry Purwanto, mengatakan, Indonesia merupakan negara yang cukup bagus dalam mencegah dan menangani kejahatan terorisme di antara negara Asia Pasifik lainnya.

Keberhasilan dan cara Indonesia menangani aksi terorisme ini mendapat sambutan positif dari delegasi 21 negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), yang tergabung dalam dialog Counter Terrorism Task Force (CTTF). Indonesia dinilai berhasil menangani kontra terorisme dengan penegakan hukum dan meninggalkan pendekatan militeristis.

Salah satu yang dilakukan penegak hukum dalam menangani terorisme adalah deradikalisasi. Herry menjelaskan, pendekatan ini memungkinkan pelaku terorisme berubah perilaku, setelah melalui proses persidangan dan dipenjara. "Di penjara juga perlu kebijakan dan program khusus agar pelaku bisa berubah, yang tadinya radikal menjadi lebih baik," ujarnya setelah memimpin dialog CTTF di Hotel JW Marriot Surabaya, Minggu, 7 April 2013.

Herry menekankan, sedikitnya butuh kemampuan mengamankan empat area untuk mencegah aksi terorisme. Yakni supply chance, secure travel, secure finance, dan secure infrastructure. Terorisme harus dilakukan secara proporsional sesuai ancamannya.

Supply chance terkait dengan pengamanan kontainer serta kesigapan aparat di bandara dan pelabuhan dalam mengenali teroris. Sedangkan secure travel terkait dengan pembangunan sistem yang tidak rentan terhadap dokumen palsu tanpa mengorbankan legitimasi travel. Secure financial terkait dengan peningkatan pengetahuan para aparat dan perbankan dalam mencegah transaksi yang berpotensi menimbulkan aksi terorisme.

Masalah keamanan kontainer juga menjadi bahasan hangat dari Rusia, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebab, hanya 2 persen kontainer di dunia yang melalui proses screening di pelabuhan. Ia menegaskan, untuk screening memang ada keterbatasan bujet, kemampuan ekonomi setiap negara, dan kemampuan mengendalikannya. "Ini juga menjadi catatan," ucap Herry.

Dalam forum APEC di Surabaya kali ini, semua negara sepakat bahwa pembahasan terorisme hanya pada tataran konsep dengan maksud kepentingan ekonomi, bukan operasional. Termasuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Jakarta pada Januari lalu dalam konsep strategic plan 2013-2017.

Setiap delegasi kemudian mengadakan independent assessment, menilai kinerja masing-masing negara dalam menjalankan kontra terorisme, memberikan rekomendasi, penilaian, dan upgrade kemampuan. Ia menjelaskan, gangguan terorisme terjadi di setiap negara Asia Pasifik, tapi belum berdampak pada kedaulatan Indonesia. "Karena mitigasi kami cukup bagus," kata Herry.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Arto Suryodiputro, menuturkan, pembahasan kerja sama terorisme menyangkut pendanaan, teknis penggunaan anjing pelacak, dan antisipasi bahaya terorisme melalui penerbangan. Antisipasi aksi terorisme ini juga harus bisa memastikan alur barang lewat pelabuhan udara terhambat.

Delegasi yang ikut dalam dialog CTTF belajar dari penerapan kapasitas building dan best practice dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan early warning bahaya terorisme. "Negara-negara yang sudah baik memberikan pengalamannya," kata Aryo.

DIANANTA P. SUMEDI