TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera mengimplementasikan proses perizinan satu atap terkait dengan proses birokrasi untuk mendapatkan dokumen impor. Menteri Pertanian Suswono menuturkan kebijakan ini dimulai dengan revisi Permentan 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Ia juga mendorong Kementerian Perdagangan segera melakukan revisi atas Permendag No 60 Tahun 2012. Nantinya, implementasi perizinan satu atap ini tidak lagi menggunakan kuota, tapi skema biaya masuk pada produk hortikultura impor. Prinsipnya, kata Suswono, pemerintah ingin menjalankan amanat UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.

Menurut Suswono, kebijakan ini juga mengantisipasi semester II 2013, di mana ada 170 importir yang mengajukan izin impor. Namun, ia yakin kebijakan satu atap akan efektif mencegah importir nakal. "Prinsipnya untuk melindungi petani, konsumen dan mempercepat pelayanan," kata Suswono disela-sela inspeksi mendadak ke Terminal Petikemas Tanjung Perak, Senin, 1 April 2013.

Suswono berharap importir produk hortikultura tidak lagi melakukan kecurangan. Selain itu, Suswono melihat proses mendapatkan status importir terdaftar (IT) dari Kemendag, importir produsen dari Kementerian Perindustrian dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari Kementerian Pertanian dianggap memperpanjang rantai birokrasi.

Presiden SBY sempat menegur Gita dan Suswono soal kenaikan harga bawang. SBY menilai aturan impor di kedua kementerian itu menjadi faktor menurunnya pasokan bawang di pasar.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita Terpopuler:
Kasus Cebongan, Ketika Detektif Dunia Maya Beraksi
Kronologi Idjon Djambi Perlu Dikonfrontasikan
Pelaku Penyerangan Penjara Sleman Mulai Terkuak
Malam Jahanam di Cebongan
'Jangan Terpancing Cebongan Versi Idjon Djanbi'
Akun Idjon Djanbi Bisa Ubah Persepsi Publik