UNDP: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Naik

Reporter

Senin, 18 Maret 2013 14:16 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - United Nations Development Programme mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2012 meningkat sebesar 0,629. Data yang dirilis oleh UNDP pada Senin, 18 Maret 2013, menunjukkan angka IPM Indonesia terus naik dibandingkankan di 2011 sebesar 0,624 dan pada 2010 sebesar 0,620.

"Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap indikator IPM dalam beberapa tahun ini," kata Direktur UNDP untuk Indonesia, Beate Trankman, di kantornya, siang ini. Bahkan, menurut Trankman, bila dibandingkan data 40 tahun lalu, IPM Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu naik sebesar 49 persen atau tumbuh 1,3 persen per tahun. Pada 1980, nilai IPM Indonesia tercatat sebesar 0,422.

Dengan niai IPM saat ini, kata Trankman, Indonesia menempati urutan ke-121 di seluruh dunia untuk nilai IPM. Ini naik tipis dari tahun sebelumnya yang menempati posisi 124. Trankman mengatakan nilai IPM Indonesia masuk kategori menengah. Peringkat Indonesia tersebut setara dengan negara-negara di Karibia dan Afrika Selatan yang memiliki nilai IPM yang sama.

Berdasarkan laporan UNDP, peningkatan nilai IPM didorong oleh berbagai faktor. Salah satunya karena Indonesia, dalam laporan itu, merupakan salah satu negara yang berusaha mencari keseimbangan baru antara negara dan pasar. Indonesia disebut telah berpindah fokus dari pertanian dan pembangunan pedesaan menjadi ekonomi yang lebih terbuka dengan berfokus pada perdagangan.

Selain itu, Trankman mengatakan pemerintah Indonesia berhasil membuat kebijakan investasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini menuntun Indonesia menjadi negara dengan nilai IPM yang terus naik. Indonesia dinilai telah berhasil membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

"Namun nilai IPM Indonesia saat ini masih di bawah angka rata-rata negara dengan nilai IPM menengah," kata Trankman. Ia menjelaskan, rata-rata angka IPM negara yang masuk kategori menengah sebesar 0,640. Nilai IPM Indonesia juga lebih rendah jika dibandingkan nilai rata-rata IPM negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik yang sebesar 0,683.

Catatan lain adalah angka harapan tahun belajar Indonesia yang terus stagnan dalam tiga tahun terakhir. Data UNPD menyebutkan, tingkat ekspektasi tahun belajar Indonesia tetap berada pada level 12,9 pada 2010, 2011, dan 2012. Artinya, penduduk Indonesia memiliki harapan sekolah selama 12,9 tahun atau hanya mencapai sekolah menengah pertama. Oleh sebab itu, kata Trangkman, pemerintah Indonesia harus lebih inovatif meningkatkan angka ekspektasi tahun belajar demi meningkatkan kesejahteraan dan angka IPM.

Communication Analyst UNDP, Tony Soetjipto, mengatakan, angka ekspektasi tahun belajar tersebut merupakan angka rata-rata nasional. "Di Jakarta, penduduknya memang bisa mengakses sekolah dengan tahun pendidikan lebih dari 12,9 tahun. Namun, penduduk Indonesia di Papua memiliki angka harapan sekolah yang jauh lebih rendah," kata Tony.

IPM sendiri merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Pengukuran nilai IPM dilakukan oleh UNDP setiap tahun di seluruh dunia.

RAFIKA AULIA

Berita Terpopuler:
Dilarang Tanding Seumur Hidup karena Salut Nazi

La Nyalla Jadi Wakil Ketua Umum PSSI

Ahli Hukum Klaim Indonesia Perlu Pasal Santet

Polisi Tangkap Dua Perusak Kantor Tempo

Populer di Survei Cawapres, Ini Kata Jokowi

Berita terkait

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

8 Juni 2022

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar

Baca Selengkapnya

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

8 Juni 2022

Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.

Baca Selengkapnya

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

6 Juni 2022

Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

6 Juni 2022

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

Polisi meminta keterangan penyelenggara pesta bikini di Depok karena mengadakan pesta di perumahan dengan jumlah massa banyak tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

8 Januari 2022

Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

Fokus konservasi komodo berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya

PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

22 November 2021

PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

Hilangnya dukungan pembangunan asing setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus menyebabkan tekanan pada sistem perbankan Afghanistan.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

13 Agustus 2021

Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

Pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-based economy) jika dapat berjalan baik bisa mengoptimalisasi manfaat dan pemerataan ekonomi dari perikanan dan kelautan.

Baca Selengkapnya

Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

9 Agustus 2021

Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

Permasalahan dalam penerapan WPP selama ini, yakni kurang jelasnya pembagian hak dari pemerintah pusat untuk daerah.

Baca Selengkapnya

Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

22 Juli 2021

Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

Implementasi WPP dapat dilakukan dengan pemberian insentif yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi, revitalisasi data, dan ketegasan fungsi kontrol.

Baca Selengkapnya

UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

15 Juli 2021

UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

UNDP berpandangan harmonisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder perikanan lainnya menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia

Baca Selengkapnya