TEMPO Interaktif, Jakarta:Privatisasi Badan Usaha Milik Negara akan terus dilanjutkan pada 2005. Hal ini diungkapkan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8)."Privatisasi BUMN yang akan dilakukan dalam tahun 2005 pada dasarnya merupakan kelanjutan program divestasi atau pelepasan saham pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya," ujar Megawati. Hasil privatisasi BUMN, penjualan aset program restrukturisasi perbankan eks-BPPN dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) merupakan sumber pembiayaan anggaran dalam negeri. Dari sumber-sumber pembiayaan ini, dalam RAPBN 2005 direncakan mencapai Rp 57,7 triliun. Sementara pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri lainnya, direncanakan mencapai Rp 66,7 triliun. Pembiayaan ini, direncanakan berasal dari penggunaan saldo rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, antara lain Rekening Dana Investasi (RDI) dan rekening non-RDI. Sementara itu, untuk penjualan aset eks-BPPN yang sekarang dikelola PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) akan diupayakan memperoleh hasil dan harga terbaik sesuai kondisi pasar. Tentang penerbitan SUN , sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, pemerintah diberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu maupun denominasi mata uang. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi pasar, biaya, pengelolaan risiko, dan kebutuhan pembiyaan. Mawar Kusuma - Tempo News Room
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi
30 November 2023
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi
Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pengurus AAJI selalu menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi kepada anggotanya.