TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menganggarkan subsidi pada tahun 2005 sebesar Rp 33,6 triliun atau 26,3 persen lebih tinggi dibandingkan anggaran subsidi tahun 2004. Hal itu diungkapkan Presiden Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan nota keuangan di depan anggota MPR/DPR di Jakarta, Senin (16/8).Menurut Megawati, pemberian subsidi ini untuk membantu masyarakat kurang mampu serta usaha kecil dan menengah, membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu. Sebagian besar anggaran subsidi dialokasikan melalui BUMN tertentu dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang dan jasa yang disubsidi. BUMN tersebut antara lain PT Pertamina yang diberi subsidi sebesar Rp 21 triliun, yang diprioritaskan pada subsidi minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Perum Bulog mendapat subsidi Rp 5,9 triliun untuk subsidi pangan bagi sekitar 8,3 juta keluarga miskin dan menjalankan pengelolaan stok beras nasional.PT PLN mendapat subsidi Rp 3,4 triliun, yang dialokasikan untuk subsidi listrik bagi pelanggan listrik dengan daya terpasang sampai 450 VA dan konsumsi listrik dibawah 60 kWh per bulan. Beberapa BUMN di bidang pupuk mendapat subsidi Rp 1,3 triliun serta beberapa BUMN lainnya, sebesar 0,8 triliun untuk menjalankan pelayanan umum. Di luar itu, kata Megawati, disediakan subsidi sekitar Rp 1,2 triliun yang disalurkan melalui perusahaan negara berbentuk lembaga keuangan untuk mengelola subsidi bunga kredit program. Menurut Megawati, besaran dan kebijakan subsidi ini merupakan kesepakatan dengan DPR untuk mengalihkan secara bertahap subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam pidato itu juga, Megawati menyampaikan pada tahun 2005, produksi minyak Indonesia diperkirakan sebesar 1,125 juta barel per hari. Namun, dalam pidato itu, Megawati tidak menyebutkan harga minyak yang dipatok dalam anggaran pemerintah. Ia hanya mengatakan, "Asumsi harga minyak akan ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian."Bagja Hidayat - Tempo News Room