DPR Meminta Pemerintah Memperhatikan Dampak Harga Minyak

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2004 11:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung meminta pemerintah memperhatikan dengan serius dampak kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional terhadap keuangan negara. "Bagaimana pun, harga minyak mentah yang sudah di atas US$ 40 per barel merupakan masalah serius yang bisa menekan keuangan negara," katanya dalam pidato pembukaan masa persidangan I 2004-2004 di gedung DPR-MPR Jakarta, Senin (16/8).DPR, kata Akbar, juga meminta pemerintah mencermati pengaruh kenaikan suku bunga Bank Central Amerika Serikat, terhadap kenaikan suku bunga di dalam negeri. "Gejolak eksternal seperti ini pasti akan melemahkan kurs mata uang rupiah," katanya.Dampak yang berasal dari luar tersebut, kata Akbar, harus menjadi masukan bagi pemerintah yang telah membahas RUU APBN 2004 yang hari ini akan disampaikan secara resmi oleh presiden. DPR dan pemerintah telah membahas asumsi-asumsi kualitatif melalui sidang yang lalu. DPR juga meminta kepada pemerintah untuk memfokuskan perhatiannya pada jaminan kestabilan anggaran. Kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, kata Akbar, terus diarahkan pada upaya peningkatan pembangunan, terutama sektor ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat. "Dewan juga berharap pemerintah dapat membuat kebijakaan konkret dan sistematis yang memihak kepada usaha kecil dan menengah," katanya. Presiden Megawati Soekarnoputri hari ini membacakan pidato kenegaraanya sebagai pengantar RUU APBN 2005 di gedung MPR.Bagja Hidayat - Tempo News Room

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya