TEMPO.CO, Jakarta -Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, PT Pertamina (Persero) belum dapat memulai pengerjaan unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) Jawa Tengah dan revitalisasi Kilang Arun. Pasalnya, alokasi ini belum dilengkapi kejelasan sumber pasokan gas. “Alokasi yang ditetapkan pemerintah sudah cukup, tetapi kami masih perlu menindaklanjuti pasokannya dari mana saja. Kami sudah sampaikan untuk dibahas dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi),” kata Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2013.
Hari mengatakan tender pengadaan kapal untuk FSRU Jawa Tengah telah dilakukan sekitar 1,5 tahun lalu. Tender juga sudah selesai pada Oktober 2012, namun pemenang lelang belum dapat diumumkan hingga ada kepastian sumber pasokan gas.
Pada awal Februari 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan alokasi gas untuk FSRU Jawa Tengah mulai diterima pada 2015 sebanyak enam kargo. Berikutnya FSRU ini mendapat 16 kargo per tahun selama 2016-2018, kemudian bertambah menjadi 22 kargo pada 2019-2022, lalu mulai turun menjadi 16 kargo pada 2023 dan 8 kargo pada 2024-2025.
Proyek FSRU Jawa Tengah diperkirakan bernilai total US$ 400 juta dan dikerjakan selama 13 bulan. Pertamina telah mengucurkan dana sebesar Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan.
Sementara Pertamina sudah merampungkan lelang pengadaan kapal untuk FSRU sejak Oktober, perseroan belum bisa mengumumkan pemenangnya karena belum ada kepastian pasokan gas. Pertamina juga telah memulai pembebasan tanah. Dana yang telah dikucurkan yaitu Rp 80 miliar dari total proyek US$ 400 juta. Pekerjaan konstruksi FSRU Jawa Tengah diperkirakan selama 13 bulan.
Sementara untuk revitalisasi kilang Arun yang pasokan gasnya dari BP Berau Ltd., Pertamina akan segera menyelesaikan keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) tahun ini. Fasilitas ini diharapkan dapat mulai beroperasi pada Juni 2014 untuk memasok kebutuhan PLN dan industri di Sumatera bagian Utara.
Pertamina sebelumnya mengumumkan lelang paket rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) revitalisasi Kilang Arun senilai US$ 70 juta dimenangi PT Rekayasa Industri (Persero). Fasilitas regasifikasi Arun akan mulai mendapat alokasi gas pada 2015 dengan pasokan awal delapan kargo. Setelah fasilitas ini menyelesaikan tahap comissioning, pasokan akan menjadi 16 kargo per tahun sampai 2025.
Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk juga memulai pembangunan bagian dasar kapal untuk FSRU Lampung di galangan kapal Hyundai Heavy Industry di Ulsan, Korea Selatan. Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan perkembangan ini, FSRU Lampung diharapkan selesai tepat waktu pada pertengahan 2014.
Setelah pembangunan bagian dasar kapal, pengerjaan FSRU akan dilanjutkan dengan pembangunan mooring system, off-take station (OTS) dan onshore receiving facilities (ORF). Perusahaan berkode saham PGAS ini juga akan membangun sistem pipa sepanjang 21 kilometer dari Labuhan Maringgai. Lampung ke lokasi FSRU.
“Paralel dengan penyelesaian FSRU Lampung, PGN sedang menyelesaikan proyek distribusi sepanjang 88 kilometer dan infrastruktur distribusi lainnya untuk mempersiapkan penyerapan pasokan gas bumi domestic dan proyek FSRU lainnya,” kata Hendi dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Februari 2013.
FSRU Lampung mendapat jatah 10 kargo gas per tahun mulai 2015 hingga 2025. Pasokan gas untuk FSRU Lampung ini rencananya akan berasal dari Kilang LNG Tangguh, Papua.
BERNADETTE CHRISTINA
Berita terkait
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas
23 Februari 2024
Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.
Baca SelengkapnyaPenyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar
3 Januari 2023
BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas
24 November 2022
Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas
23 November 2022
Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.
Baca SelengkapnyaKepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar
23 November 2022
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaEks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
Baca SelengkapnyaTemuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif
21 Juli 2022
SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.
Baca SelengkapnyaArus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen
25 April 2022
BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu
24 Oktober 2021
Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil
Baca SelengkapnyaJoe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas
22 Januari 2021
Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya