BPK Selesai Audit Impor Daging  

Reporter

Jumat, 15 Februari 2013 15:08 WIB

Daging sapi. ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Riwantoro, mengatakan proses audit kuota impor daging oleh Badan Pemeriksa Keuangan sudah selesai. "Sekarang tinggal tahap penyusunan laporannya," katanya pada Jumat, 15 Februari 2013. "BPK kemarin mengatakan hasil audit mendekati 80 persen."

Ia menjelaskan, awalnya BPK hanya akan mengaudit program impor daging di Kementerian Pertanian. Namun ternyata BPK menemukan adanya perbedaan data jumlah sapi yang diimpor di Kementerian Pertanian, khususnya di Badan Karantina serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Perbedaan data kuota ini adalah satu-satunya temuan BPK dalam audit program impor daging," kata Riwantoro. Nantinya, hasil audit itu akan menunjukkan penyebab perbedaan data kuota impor di Kementerian Pertanian dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Hasil sementara sudah ada, tetapi akan kami sampaikan setelah seluruh pelaporan BPK sudah selesai," kata Riwantoro. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil audit yang telah dikerjakan oleh BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya menemukan adanya kejanggalan dalam realisasi impor daging pada 2010-2011. Anggota BPK IV, Ali Masykur Musa, menyatakan berdasarkan hasil audit kinerja Kementerian Pertanian yang dilakukan BPK pada 2011, realisasi impor daging selalu melebihi dari kuota tahun anggaran yang disepakati.

RAFIKA AULIA

Terpopuler:

Ini Penyebab Kelangkaan Daging Sapi di Jakarta

Warren Buffet Akuisisi Pabrik Kecap

Direktur Operasional Merpati Tinggalkan Pesan

Pengganti Direktur Merpati Sudah Ditunjuk

Resesi Eropa Diperkirakan Makin Dalam di 2012

Sengketa Apple-Samsung Dinilai Mereda

Ekspor Rotan dan Kayu Rp 2,2 Miliar Digagalkan

BUMI Melonjak 26 Persen, Indeks Tembus 4.600

Kata Kementan, Harga Daging Sapi Bakal Turun

Kominfo Tidak Lagi Campuri Kasus Indosat

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

32 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

36 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

36 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

36 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

36 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

36 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

37 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

40 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

50 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya