Suap Daging Diusut, Harga Daging Tetap Rp 95 Ribu  

Reporter

Selasa, 12 Februari 2013 13:50 WIB

Daging sapi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Harga daging sapi di sejumlah titik pengecar Jakarta Utara masih bertahan di angka Rp 90-95 ribu per kilogram. "Bertahan sudah lama sejak Hari Raya Idul Fitri lalu," kata Hamedi, 53 tahun, pedagang daging sapi di Pasar Sindang, Koja, Jakarta Utara, Senin, 11 Februari 2013.

Meroketnya harga jual daging disebabkan seretnya pasokan daging ke pasar, yang berdampak naiknya harga beli pembelian pedagang. Menurut dia, kondisi ini cukup memprihatinkan. Sebab, katanya, setiap kali harga beli dari pemasok naik, berpengaruh besar terhadap harga jual bagi konsumen. "Mana ada warga yang mau beli daging dengan harga tinggi seperti ini?" ujarnya.

Bisnis daging impor di Indonesia dikendalikan oleh segelintir pengusaha sehingga membentuk sistem kartel. Selain itu, menurut Hamedi, terbongkarnya kasus dugaan suap daging yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfhi Hasan Ishaaq membuat harga daging sulit turun di pasar. "Infonya ada permainan (pasokan daging) karena kasus penangkapan itu. Mudah-mudahan saja segera terungkap (para pelaku kartelnya) dan harga kembali turun," kata dia.

Pernyataan itu disetujui Ahmad Hudori, 40 tahun, yang juga pedagang daging sapi. Menurut Hudori, langkanya pasokan daging disebabkan dihentikannya pasokan impor sapi hidup dari luar negeri, sementara pasokan dalam negeri belum mampu memenuhi. "Saya kira itu. Sebab sapi di dalam negeri juga sudah sulit diperoleh," ujarnya.

Dia berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar sama agar harga kembali normal dan terjangkau pedagang dan konsumen. "Idealnya kembali di kisaran harga Rp 50-75 ribu per kilo," kata dia.

Ahmad menambahkan, saat ini rata-rata harga jual daging berkisar di angka Rp 90-95 ribu per kilogram naik dari sebelumnya Rp 80 ribu. Tetelan dan tulang Rp 50 ribu dari sebelumnya Rp 40-45 ribu. "Harga daging kita paling mahal di dunia, di luar negeri paling mahal US$ 5 dolar," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Luthfi sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian. Luthfi diduga turut menggunakan pengaruhnya untuk meloloskan impor daging sapi bagi salah satu perusahaan. Ia ditangkap akhir Januari lalu di kantor PKS. Sehari sebelum penangkapan Luthfi pada akhir Januari 2013 lalu, petugas komisi antikorupsi menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat.

Ahmad diduga berperan sebagai pengatur duit masuk-keluar Luthfi. Ahmad diduga menerima duit Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya merupakan petinggi PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi.

JAYADI SUPRIADIN

Berita terpopuler lainnya:

Hilang Jejaklah si Harrier Hitam Itu

Kenapa Sopir Angkot Ajak Annisa Putar-putar

Ini Para Pemenang Grammy Awards 2013

Ini Daftar Pemegang 'Sprindik' Anas di KPK

IPB Pecat Mahasiswa Muncikari Seks Online

Paus Benectus Mundur Karena Uzur

Anas Bakal Tersandung Mobil Harrier?

Ini Jejak Anas di Hambalang

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

18 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

3 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

5 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya