Petugas Sensus Pajak mendata salah satu toko di Mangga Dua Square, Jakarta, Jumat (30/8). Sensus Pajak dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, saat ini rasio pembayaran pajak perorangan hanya 7,7 persen dari 110 juta pekerja aktif, sedangkan badan usaha baru 3,6 persen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan mekanisme baru untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan kecil. Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I, Awan Nurmawan Nuh, pembayaran pajak perusahaan beromset Rp 4,8 miliar setahun akan disederhanakan. "Mekanismenya dipermudah karena pengusaha menengah ke bawah cenderung asyik berdagang ketimbang memperbaiki administrasi," kata dia di kantornya, Jumat, 1 Februari 2013.
Awan mengatakan selama ini mekanisme pembayaran PPN perusahaan kecil disamakan dengan perusahaan besar. Dengan sistem yang baru, nantinya perusahaan kecil tidak perlu mengisi faktur pajak untuk setiap aktivitas pajak masukan dan pajak keluarannya. Pembayaran PPN dihitung berdasarkan bon penjualan. Cara ini dinilai bisa merangsang kesadaran perusahaan menengah ke bawah untuk membayar pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus menyatakan strategi ini efektif untuk membantu perusahaan kecil dalam menghitung kewajiban pajaknya. Menurut dia, mekanisme ini dibenarkan dalam Undang-Undang Perpajakan.
Namun, Kismantoro tidak bisa mengatakan kapan kebijakan baru ini diberlakukan. Aparat Pajak pun hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kewajiban yang harus dibayar pengusaha menengah ke bawah. Mekanisme baru ini akan dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
48 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
