Kendaraan berplat merah masih menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium di SPBU Cikini, Jakarta, Jumat (1/6). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan, target Kementerian Energi mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 1,3 juta kiloliter tidak signifikan. "Kalau dirupiahkan penghematan hanya sebanyak Rp 6 triliun. Tidak efektif," ujarnya, Rabu, 23 Januari 2013.
Menurut dia, penghematan tersebut tidak sebanding dengan beban subsidi yang ditanggung negara sebanyak Rp 193,8 triliun. Sementara yang diinginkan oleh pemerintah adalah berkurangnya beban subsidi secara signifikan untuk kualitas belanja negara yang lebih baik.
Penghematan 1,3 juta kiloliter tersebut ditargetkan Kementerian Energi dengan memperluas pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Serta, penggunaan alat teknologi dan informasi yang mulai diuji coba pada tahun ini.
Bambang menegaskan, penggunaan TI untuk pembatasan seharusnya diutamakan bagi program-program pengendalian yang hasilnya lebih signifikan. "Seperti pelarangan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi seperti yang dulu pernah diwacanakan," ujarnya.
Dia juga meragukan rencana pelarangan kendaraan dinas mengkonsumsi BBM subsidi bakal berjalan mulus. Terbukti target tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta kiloliter hanya tercapai 350 ribu kiloliter. "Jadi terbukti program tersebut kurang efektif."
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.