Program Pengendalian BBM Tetap Dilanjutkan  

Reporter

Selasa, 22 Januari 2013 14:25 WIB

Sejumlah kendaraan antri untuk mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, (17/7). Realisasi konsumsi BBM bersubsidi semester I-2012 sebesar 21,69 kiloliter atau 108 persen melampaui kuota APBN-P 2012/ TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melanjutkan program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2013, meskipun hasil tahun lalu jauh dari harapan. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, program pengendalian pada 2012 hanya bisa menekan konsumsi 350 ribu kiloliter dari target pemerintah 1,5 juta kiloliter.

"Dari target 1,5 juta kiloliter ternyata bisa direalisasikan 350 ribu kiloliter. Jadi kenyataannya seperti itu tidak semua melaksanakan peraturan menteri," kata Susilo dalam Konferensi Pers Sosialisasi Pengendalian BBM Bersubsidi sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 di Kementerian ESDM, Selasa, 22 Januari 2013.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penghematan konsumsi BBM dari pembatasan kelompok pengguna BBM bersubsidi hanya 1,3 juta kiloliter. Angka ini berarti turun 13,33 persen dari target penghematan yang dilakukan dengan pembatasan tahun lalu. Padahal, kelompok pengguna kendaraan, wilayah operasi dan jenis angkutan yang dilarang, serta waktu pelarangan justru bertambah.

Pada 2012, kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang dilarang menggunakan Premium hanya yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan pada 2013, aturan ini akan diberlakukan juga di Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung mulai 1 Februari 2013 dan diperluas lagi ke Sulawesi pada 1 Juli 2013.

Mulai 1 Februari 2013, kendaraan dinas di Jabodetabek juga dilarang menggunakan solar bersubsidi. Aturan yang sama akan berlaku juga di seluruh Jawa dan Bali mulai 1 Maret 2013.

Tahun ini, pemerintah juga menambah larangan penggunaan solar bersubsidi. Pada 2012, yang dilarang hanya diberikan untuk kendaraan angkutan perkebunan dan pertambangan. Pada 2013, kendaraan angkutan kehutanan dan kapal barang nonperintis dan nonpelayaran rakyat juga dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Waktu pelaksanaan pembatasan tahun ini juga sudah dimulai sejak awal 2013. Berbeda dengan pengendalian 2012 yang baru dimulai sejak pertengahan tahun. Namun Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng membantah bahwa target penghematan 2013 diturunkan dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini, penghematan 1,3 juta kiloliter hanya dari peraturan menteri, ini kalau berhasil seluruhnya. Dengan pengendalian lain, tahun ini artinya bisa 2,3 juta kiloliter sampai 2,5 juta kiloliter," kata Andy ketika ditemui di tempat yang sama.

Susilo mengatakan, pengendalian tahun ini akan dilakukan dengan stiker penanda, penegakan hukum, dan pemberian sanksi. Susilo mencontohkan, bagi pegawai negeri sipil yang melanggar, akan dikenai sanksi pencabutan kendaraan dinas.

"Nanti kami minta ke Gubernur, ke Sekda, sudah cabut saja kendaraannya. Mudah-mudahan ada yang berani nyabut. Kalau pegawai negeri dicabut kendaraannya, ibaratnya dipermalukan,” katanya.

Susilo mengatakan, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi adalah langkah pemerintah untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi. Pada 2013, kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 46,01 juta kiloliter. Sedangkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM bisa memperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi 2013 mencapai 49,65 juta kiloliter jika tak ada pengendalian konsumsi.

BERNADETTE CHRISTINA

Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya