TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan kayu ilegal masih beredar. "Kayu ilegal sekarang masih ada tempatnya di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Benny Wahyudi, dalam diskusi di kantornya, Jumat, 18 Januari 2013.
Namun, dia tidak mengetahui angka pasti peredaran kayu ilegal tersebut. Ia mengungkapkan, pemerintah belajar dari sistem Uni Eropa untuk membatasi kayu impor. Pasar internasional saat ini menuntut legalitas bahan baku untuk industri pengolahan kayu. Produk kayu olahan, termasuk pulp dan kertas, baru bisa dianggap legal jika bahan bakunya berasal dari hutan lestari atau hutan yang dikelola secara berkelanjutan.
Menurut Benny, regulasi mengenai legalitas kayu pun sudah mulai diterapkan di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Peraturan itu bertujuan menjamin legalitas kayu yang beredar di dalam negeri. Indonesia, kata dia, telah mengembangkan suatu sistem untuk memastikan legalitas kayu melalui proses banyak, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012 tertanggal 22 Oktober 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Indonesia mensyaratkan dokumen verifikasi legal untuk produk industri kehutanan. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2013. Sedangkan pada 3 Maret mendatang, Uni Eropa akan menerapkan Europe Union Timber Regulation (EUTR) Nomor 995 Tahun 2010.
Peraturan tersebut berlaku untuk operator yang menempatkan kayu serta produk kayu di pasar Uni Eropa. Benny pun mengungkapkan, Indonesia dan Uni Eropa telah berkerja sama meningkatan perdagangan produk industri kehutanan dan kayu legal sejak 2011.
MARIA YUNIAR
Berita terkait
Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka
54 hari lalu
KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSkema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca SelengkapnyaAmerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung
24 Januari 2024
Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak
17 Januari 2024
KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.
Baca SelengkapnyaMenteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim
14 Januari 2024
KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.
Baca SelengkapnyaKLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim
13 Desember 2023
KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaLahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah
26 November 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap
10 November 2023
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.
Baca SelengkapnyaISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global
27 Oktober 2023
Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) menyoroti kondisi ekonomi global yang berdampak pada industri kayu dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan
18 September 2023
Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.
Baca Selengkapnya