TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan pribadi. Saat ini pemerintah baru mengatur pembatasan untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN dan BUMD serta kendaraan angkutan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non pelayaran perintis dan non pelayaran rakyat.
"Kendaraan pribadi ini pelaksanaannya akan kami lihat, bagaimana mengaturnya agar tidak ribut dalam pelaksanaan di pom bensin," kata Menteri ESDM Jero Wacik ketika ditemui usai Pisah Sambut Wakil Menteri Energi di Kementerian Energi, Selasa, 15 Januari 2013.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan penyaluran tertutup dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi hingga 1,5 juta kiloliter. Dengan demikian menurut Andy penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya mencapai 48 juta kiloliter bisa ditahan menjadi 46,5 juta kiloliter.
"Sementara kalau harga naik, kuota 46,01 juta kiloliter tidak jebol karena orang yang biasanya boros jadi berhemat," kata Andy.
Sementara Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan selama ini kuota BBM bersubsidi terlampaui karena banyak orang mampu yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Karen mengatakan kunci untuk mencegah terlampauinya kuota BBM bersubsidi adalah kesadaran masyarakat. "Segala macam sistem yang ada dipakai untuk mengendalikan BBM, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat Indonesia itu tidak akan berhasil," ucapnya.
Pelaksana tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan pekan ini sejumlah instansi akan menggelar rapat bersama terkait pengendalian BBM bersubsidi. Instansi-instansi tersebut adalah BPH Migas, Ditjen Migas, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. "Ini harus dibahas bersama, tidak boleh sendiri.”
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 ditetapkan kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 46,01 juta kiloliter. Namun dengan asumsi pertumbuhan konsumsi BBM sebesar 9 persen, kebutuhan BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 49,65 juta kiloliter.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
