TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyatakan belum mengetahui konsep baru rencana pembangunan monorel di Jakarta. "Belum sampai ke saya, termasuk yang dari Adhi Karya," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 17 Desember 2012.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya inisiatif mengenai monorel datang dari swasta. Namun, kereta api yang berada di wilayah provinsi tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi itu. Dari segi standar keamanan dan operasi, Kementerian Perhubungan akan memberikan rekomendasi.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Kiswodarmawan, menegaskan, untuk menggarap proyek monorel, pihak konsorsium badan usaha milik negara tidak bisa bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Jakarta Monorail. "Kami sudah sampaikan hal itu pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, tinggal DKI mau putuskan apa," ujar Kiswo ketika dijumpai di kantornya, Sabtu, 15 Desember 2012.

Ia menuturkan, konsorsium BUMN telah mengajukan proposal proyek kepada pemerintah sesuai dengan skema public private partnership. Pemerintah tinggal mengevaluasinya kemudian memutuskan untuk menerima proposal itu atau menolaknya.

Adhi Karya bahkan mempersilakan pemerintah untuk mengadu proposal konsorsium BUMN dengan PT Jakarta Monorail layaknya sebuah kontes kecantikan. Tapi, Kiswo mengingatkan, sebagai pemrakarsa proyek tersebut, ia memiliki privilege. "Tetap pemerintah yang menentukan sih," kata dia.

Adhi Karya membawa PT INKA, PT Len Industri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai konsorsium BUMN untuk menangani proyek monorel. Dengan konsorsium yang ia bawa, terutama dengan menggandeng Mandiri, ia yakin pembiayaan penggarapan proyek ini bisa sedikit ditekan.

MARIA YUNIAR

Berita Lainnya:
Serba Joko Widodo
Begini Cara Jokowi Atasi Pasar Tumpah di Tambora
Nyandu Gambar Porno? Awas Memori Otak Terganggu
Jokowi Ngotot Skema MRT 70:30 ke Hatta
Ini Catatan Jokowi dalam Proyek MRT