TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Ekonomi Nasional, Ninasapti Triaswati menyatakan pemerintah harus melaksanakan reformasi keuangan publik. Salah satunya dengan cara menggunakan anggaran negara secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

"Bukan sekadar retorika penghematan anggaran," kata Nina dalam diskusi "Mid-Term Review Pelaksanaan RPJMN 2010-2014" di Warung Daun, Cikini, Jumat, 14 Desember 2012.

Nina menyatakan, kualitas anggaran yang langsung ditujukan untuk masyarakat saat ini masih relatif rendah. Besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu contoh anggaran yang tidak tepat sasaran. "Saat ini yang menikmati subsidi bukan masyarakat miskin, tapi kelas menengah," katanya.

Ia juga meminta pemerintah untuk menegaskan target subsidi BBM. Saat ini, jumlah subsidi BBM terus membengkak. Padahal, yang menikmati bukan yang menjadi sasaran pemerintah. "Harus jelas tujuannya untuk apa. Selama ini, subsidi tidak jelas dan kalau kurang minta lagi aloaksinya.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 2,35 persen, atau melampaui target sebesar 2,2 persen. Salah satu pendorong melebarnya defisit karena besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah.

Dengan kondisi lifting minyak, kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar saat ini, Agus menyatakan tak tertutup kemungkinan defisit anggaran tahun depan akan melebihi target yang ditentukan sebesar 1,65 persen atau sebesar Rp 70 triliun. "Itu realita dan penting untuk didiskusikan," ujarnya, pada saat penandatanganan nota kesepahaman Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian dan Lembaga di kantornya, kemarin.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menargetkan kuota BBM bersubsidi sepanjang tahun sebesar 40 juta kiloliter. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 44 juta kiloliter di APBN-Perubahan 2012.

Namun akibat lonjakan konsumsi, pemerintah kembali menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. Tahun depan pemerintah memperkirakan kuota BBM bersubsidi naik dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Akibatnya anggaran subsidi BBM tahun ini yang semula ditentukan sebesar Rp 137 triliun membengkak hingga menjadi Rp 230 triliun. “Ini di luar kontrol. Tapi kami terus koordinasikan bersama,” kata Menteri Agus.

ANGGA SUKMA WIJAYA