TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, proyek mass rapid transit (MRT) sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sudahlah, pemerintah pusat tidak usah ikut-ikut, serahkan saja kepada DKI," ujarnya di kereta api dalam perjalanan menuju Jakarta, Sabtu, 8 Desember 2012.

Menurut Dahlan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan dari sisi finansial maupun pengerjaan untuk proyek MRT.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku setuju dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sangat berhati-hati soal proyek pembangunan MRT. Menurut Agus, sikap Jokowi tersebut merupakan sikap yang wajar untuk mengetahui kelayakan proyek dan mengantisipasi adanya tindak penggelembungan.

"Jadi saya mendukung jika seandainya Pak Jokowi ingin tahu secara detail dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Jika Pak Jokowi punya pertanyaan seperti itu, saya pikir baik, dan seandainya ada yang tidak bisa diterima akal sehat, harus dikejar," kata Agus Selasa lalu.

Pada hari itu, Jokowi bertemu dengan Agus Marto untuk membahas skema pinjaman proyek dan membicarakan hibah tiket MRT. Agus belum mau menanggapi hal tersebut. Dia menyatakan akan lebih dahulu melakukan pembahasan dengan Jokowi. "Saya diskusikan dulu dengan Pak Jokowi," kata Agus.

Menurut Agus, studi mengenai MRT sendiri telah dibuat pada 1992. Dari studi tersebut, disepakati proyek itu dilakukan di Jakarta. Dana yang dibutuhkan ditanggung pemerintah pusat sebesar 42 persen dan dana dari pinjaman murah sebesar 58 persen. Proyek itu, kata Agus, adalah inisiatif dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Agus mengingatkan agar setiap pembangunan proyek yang berskala besar harus melalui tahapan tender secara transparan dan diikuti oleh investor dari domestik dan internasional yang independen. "Sehingga akan menghasilkan proyek terbaik bagi Indonesia," katanya.

MARIA YUNIAR