TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah mengevaluasi nilai bea keluar untuk produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tahun depan. Menurut Ketua Bidang Pemasaran Gapki, Susanto, bea keluar Indonesia tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara pesaing utama, Malaysia. "Kami khawatir, ekspor akan tergerus," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat 9 November 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008, bea keluar CPO berlaku secara progresif sesuai dengan perkembangan harga pasar. Tarif terendah mencapai 7,5 persen pada harga US$ 750-800 per ton. Sedangkan level tertinggi mencapai 22,5 persen untuk harga di atas US$ 1.250 per ton. Pada November ini, bea keluar yang berlaku mencapai 9 persen.
Susanto mengatakan pada 2013 pemerintah Malaysia akan menurunkan bea keluar CPO dari 23 persen menjadi 4,5 persen. Dengan kebijakan tersebut, pasokan dari negeri jiran ke negara tujuan ekspor bisa lebih banyak, dengan harga lebih murah.

Gapki mengkhawatirkan Malaysia akan memasok CPO ke India, yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama Indonesia. Agar hal itu tak terjadi, Susanto meminta pemerintah memberlakukan bea keluar yang setara dengan Malaysia. “Dalam satu-dua bulan, hal ini harus diputuskan," ujarnya.

Saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 25 juta ton. Dari jumlah itu, 19 juta ton dijual ke luar negeri dan sisanya diserap pasar domestik. Dari seluruh pasokan ekspor, 30 persen dikirimkan ke India.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi beleid bea keluar CPO. Pembahasan masalah ini akan dilakukan dalam waktu dekat. "Sebelum ada aturan baru, bea keluar progresif tetap berlaku," katanya.

PINGIT ARIA