TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta buruh ikut serta dalam menjaga iklim investasi dengan tidak melakukan aksi mogok kerja. Menurut dia, pemogokan akan mengganggu investasi yang bisa berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.
"Saya meminta agar kawan-kawan serikat pekerja tidak mengambil keputusan sendiri," kata Hatta di kantornya, Selasa, 6 November 2012. Dia juga meminta agar para buruh tidak melakukan sweeping yang dapat memicu aksi perusakan bangunan.
Buruh dan pengusaha, kata dia, seharusnya dapat duduk bersama mencari jalan keluar atas masalah perburuhan, seperti upah, status tenaga kerja alih daya (outsourcing), dan masalah kesejahteraan lainnya.
Menurut Hatta, aksi mogok para buruh saat ini merupakan ujian bagi bangsa untuk membuktikan apakah Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi yang baik. Dia mengingatkan, investasi diperlukan sebagai mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang selama ini lebih banyak disumbang sektor konsumsi. "Tidak mungkin investasi yang diharapkan dapat tercapai jika tidak didukung dengan iklim investasi yang baik, salah satunya adalah masalah perburuhan," ujarnya.
Dia mengaku siap turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi persoalan antara para buruh dan pengusaha. "Saya siap, tidak ada masalah. Saya optimistis ini bisa dipecahkan."
Belakangan ini, demonstrasi pekerja merebak di sejumlah daerah. Tuntutan yang diajukan kepada pengusaha dan pemerintah semakin beragam: mulai dari upah layak, penghapusan sistem outsourching, sampai jaminan sosial yang memadai.
Akibatnya, beberapa pengusaha mengancam akan hengkang dari Indonesia jika tidak ada kepastian hukum ketenagakerjaan. Sedikitnya 200 pengusaha di seluruh Indonesia mengancam akan menghentikan sementara kegiatan industrinya. Mereka mengaku jengah terhadap demo buruh yang dinilai anarkistis.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Baca juga:
Ini Nama Dua Anggota DPR yang Disebut Dahlan
Proyek Eks Perusahaan Istri Anas Mangkrak
Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN
Kenapa Merpati Diperah DPR?
Instruksi Jokowi di Tanah Tinggi Jalan Sebagian
Berita terkait
Bupati Langkat Diduga Lakukan Praktik Perbudakan
24 Januari 2022
Setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.
Baca SelengkapnyaPolisi Siapkan 8.500 Personel di Aksi Buruh di Depan Istana Besok
6 Oktober 2017
Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan 8.500 personel mengamankan aksi buruh yang diadakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, besok.
Baca SelengkapnyaAgustus 2017, Upah Buruh Tani Naik
15 September 2017
BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Agustus 2017 mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaJuni 2017 Upah Buruh Harian Tani Meningkat Tipis 0,26 Persen
17 Juli 2017
BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni
2017 meningkat sebesar 0,26 persen.
KSPI Bantah Said Iqbal Bangun Rumah Mewah dari Iuran Buruh
5 Mei 2017
Juru bicara KSPI menjelaskan ihwal isu rumah mewah yang menghantam Said Iqbal, Ketua KSPI.
Baca SelengkapnyaPeringatan May Day, Buruh Indonesia Usung Tema HOSJATUM
30 April 2017
Said mengkritik sistem outsourcing sebgaai bentuk perbudakan modern.
Baca SelengkapnyaKomite Aksi Perempuan Tuntut Upah Layak Bagi Buruh
29 April 2017
Penghasilan yang tak mencukupi ternyata diperparah dengan beban kerja yang tinggi.
Baca SelengkapnyaSambut Mayday, Pemkot Tangerang dan SPSI Siapkan Pentas Seni
21 April 2017
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) akan menggelar acara perlombaan hingga gelar seni
Baca SelengkapnyaBPS: Upah Buruh Tani Naik Jadi Rp 49.473,00 Per Hari
18 April 2017
Upah nominal harian buruh tani nasional pada Maret 2017 naik
0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Acuhkan Imbauan Menteri Hanif, KPBI Tetap Demo pada Hari Buruh
15 April 2017
KPBI tetap menginstruksikan seluruh anggotanya melakukan unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017.
Baca Selengkapnya