TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah kemungkinan akan mengalihkan sebagian produksi minyak mentah ekspor untuk dalam negeri untuk menekan pokok biaya pengadaan BBM, sehingga angka subsidi BBM bisa diturunkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Senin (21/6), mengatakan pemerintah sedang memikirkan untuk menekan biaya pokok pengadaan BBM. Alternatifnya, antara lain dengan memperbesar penggunaan minyak mentah produksi sendiri daripada impor. Perubahan maksimal yang bisa dilakukan adalah penggunaan 80 persen minyak mentah dalam negeri dan 20 persen minyak mentah impor. Selama ini, komposisi minyak mentah yang diolah di kilang Indonesia adalah 55 persen produk lokal dan 45 persen produk impor. Penggunaan produk impor yang terlalu besar mengakibatkan ongkos produksi tinggi. Apalagi, belakangan terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia hingga US$ 40 per barel. Padahal, di APBN 2004 asumsi harga minyak ditetapkan pada kisaran US$ 22 per barel. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk subsidi atas kenaikan harga tersebut. Namun, untuk mencapai target komposisi baru itu ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah. Purnomo menyebutkan, kendala yang dimaksud antara lain telah ada komitmen jangka panjang antara kontraktor bagi hasil (KPR) sebagai produsen minyak dengan pembeli luar negeri. Demikian pula dengan Pertamina yang telah menaikan kontrak jangka panjang impor minyak dari luar negeri. Apakah kontrak yang telah ada bisa dibatalkan atau tidak. Itu yang tengah kita bicarakan, kata dia. Kendala lain, spesifikasi kilang pengolahan minyak mentah yang ada di Indonesia tidak bisa dengan mudah menerima begitu saja minyak mentah. Artinya, kilang telah didesain secara spesifik sehingga sensitif terhadap minyak mentah jenis light crute. Selain itu, pengalihan sebagian minyak dalam negeri itu dikhawatirkan akan berdampak pada penerimaan pemerintah dari ekspor gas alam cair (LNG). Ia menjelaskan, harga LNG internasional sangat tergantung dari harga minyak mentah yang diekspor. Yang menjadi masalah, bila minyak mentah Indonesia untuk tujuan ekspor digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maka akan mempengaruhi harga LNG. Dan itu memberi dampak pada penerimaan negara. Masalah biaya pokok ini memang gampang-gampang susah. Apalagi dari sisi LNG, ada keuntungan dan kerugiannya, kata dia. Berkaitan dengan target untuk menekan biaya pokok pengadaan BBM itu, tim interdep tengah melakukan penelitian untuk mengkaji seberapa optimal gagasan tersebut dan dampaknya terhadap biaya pokok. Tim terdiri dari pejabat Departemen ESDM, Depkeu, pejabat dari Menko Perekonomian, dan Pertamina. Retno Sulistyowati - Tempo News Room