Dahlan Iskan Didorong Buka Kasus Suap BUMN-DPR  

Rabu, 31 Oktober 2012 13:06 WIB

Mantan Sekertaris Komite Stabilitas Sektor keuangan (KSSK) Raden Pardede memenuhi pangilan KPK di Jakarta, Selasa (05/01). Dia akan menjalani pemeriksaan dalam kasus skandal Bank Century. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mendorong Menteri Badan Usaha Negara Milik Negara, Dahlan Iskan, untuk membuka kasus suap yang melibatkan BUMN dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Jika memang Pak Dahlan memiliki bukti kuat, tunjukkan ke publik (kasus suapnya). Jangan takut dan jangan hanya mengeluarkan sinyalir-sinyalir," kata Pardede saat ditemui di Seminar Strategi Kebijakan Pengembangan Produk yang Unggul dan Berdaya Saing, di Hotel Sari Pan Pasific Rabu, 31 Oktober 2012.

Menurut Raden, saat ini adalah era keterbukaan informasi. Sehingga, seharusnya, lembaga pemerintah dan anggota Dewan saling terbuka dengan kondisi yang sebenarnya di dalam lembaganya masing-masing.

"Lebih baik mengobati yang sakit daripada memelihara sakitnya," kata Pardede, menyamakan rasa sakit dengan kasus suap di DPR. Jika rasa sakit itu hanya dibiarkan, luka yang menyakitkan tidak akan sembuh dan malah menimbulkan rasa sakit berkepanjangan.

Pengungkapan kasus, kata Pardede, sama seperti mengobati luka. Awalnya, memang begitu menyakitkan. Namun, hal itu harus dilakukan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut sembuh dan terbebas dari praktek suap di kemudian hari.

Dahlan memang sempat mengeluarkan pernyataan yang membuat hubungannya dengan DPR memanas. Ia menginstruksikan agar pemberian upeti kepada DPR demi meloloskan kepentingan BUMN harus dihentikan.

Jika tak segera diklarifikasi, pernyataan Dahlan yang meminta BUMN tidak memberikan upeti atau suap kepada DPR menjadi kontroversi yang berkembang di masyarakat. "Masyarakat pasti merasa tersakiti," kata Pardede.

Ia berharap masyarakat dan media massa terus menuntut agar lembaga negara terus membenahi dan membersihkan diri dari praktek-praktek korupsi. "Masyarakat harus berkuasa menyatakan pendapatnya. Katakan, kami memilih Anda menjadi wakil rakyat yang baik, jadi jangan korupsi," kata Pardede.

RAFIKA AULIA

Berita lain:

Anggota DPR ''Palak'' BUMN, Apa Kata Aria Bima

Djoko Susilo Benarkan Ada Upeti untuk Senayan

Denny Indrayana: Gugatan Polri ke KPK Lucu

Reses, DPR Terima Duit Rp 963 Juta per Orang

Soal Upeti, Dulu Anggota DPR Sopan-Sopan




DPR

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

21 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya