TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih bungkam mengenai perusahaan BUMN yang mengalami kerugian. "Sedang kami teliti, lagi kami cek, saya belum bisa ngomong apa-apa," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat dengan nada meninggi ketika dihubungi Tempo, Senin pagi, 15 Oktober 2012.
Ia pun tidak menjawab pertanyaan Tempo mengenai langkah-langkah konkret ke depan yang akan dilakukan BUMN. "Itu internal kami saja (BUMN). Anda belum perlu tahu. Saya khawatir akan salah ngomong. Intinya sedang kami teliti sendiri terlebih dahulu," ujarnya. Ia pun menolak memberikan gambaran siapa dan kapan penelitian itu selesai.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian sebesar Rp 1,73 triliun pada enam perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan itu adalah PT Hotel Indonesia Natour, PT PAL Indonesia, PT Semen Gresik Tbk, PT Industri Kereta Api, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT Pertamina.
Kerugian diketahui setelah lembaga auditor negara itu melakukan pemeriksaan pada semester pertama tahun ini. Menurut anggota VII BPK, Bahrullah Akbar, lembaganya menemukan bermacam kejanggalan dalam pengelolaan perusahaan. Di antaranya sistem pengendalian intern yang lemah, penyimpangan administrasi, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Sedangkan penyimpangan terbanyak adalah penggelembungan harga proyek.
Tak hanya itu, belakangan juga diketahui investasi Pertamina di Australia merugi. Kegiatan Pertamina yang mengakuisisi Blok Baster Manta Gummy (BMG) di Australia bahkan tidak dimasukkan ke rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Pertamina 2010 pada poin 12, menurut BPK, aset minyak dan panas bumi menyebutkan adanya penghapusan nilai atas wilayah kerja BMG milik PT PHE Australia sebesar AUS$ 66,2 juta, atau setara Rp 568 miliar. Atas investasi ini, PHE diharuskan mengakui soal kerugian penurunan nilai aktiva sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan.
