Huawei dan ZTE Dituding Ancam Keamanan AS  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 8 Oktober 2012 20:15 WIB

REUTERS/David Gray

TEMPO.CO, Washington - Produsen alat telekomunikasi asal Cina, Huawei Technologies Co Ltd dan ZTE Corp dituding mengancam keamanan Amerika Serikat (AS). Draft laporan Komite Intelijen Kongres Amerika yang dirilis kemarin mengungkapkan Huawei dan ZTE berpotensi dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah Cina.

Laporan itu meminta agar Badan Intelijen Amerika fokus menyelidiki upaya ekspansi yang dilakukan Huawei dan ZTE ke pasar Amerika. Kongres Amerika mengatakan kemungkinan Huawei dan ZTE menjadi ancaman spionase. Kesimpulan itu muncul dari hasil investigasi selama 11 bulan yang dilakukan Kongres Amerika terhadap dua perusahaan tersebut.

Komite Intelijen Kongres Amerika mengatakan menerima laporan soal ancaman Huawei dan ZTE dari ahli industri yang tidak bersedia disebut namanya dan beberapa mantan pegawai Huawei. Dua perusahaan dituding bersalah atas kasus penyuapan dan korupsi, perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hak cipta.

Komite berencana untuk melaporkan kasus ini ke Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan Dalam Negeri. “Jejaring pengembang dan provider di Amerika Serikat sangat direkomendasikan untuk mencari vendor lain selain Huawei dan ZTE,” ujar laporan komite tersebut.

Juru Bicara Huawei, William Plummer membantah tudingan Komite Kongres Amerika tersebut. Menurut dia, Huawei memiliki posisi yang unik dan rentan. Perseroan juga tidak ada kaitan apa pun dengan keamanan negara.

Dalam rilisnya manajemen ZTE juga membantah tudingan bahwa perseroan dikendalikan oleh pemerintah Cina. “ZTE seharusnya tidak menjadi fokus utama investigasi dengan mengesampingkan vendor Barat yang jauh lebih besar,” ujar manajemen ZTE.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina, Hong Lei, mengungkapkan Amerika seharusnya tidak menggunakan prasangka ketika berurusan dengan Huawei dan ZTE. “Dua perusahaan telah mengembangkan bisnis global mereka berdasarkan prinsip ekonomi pasar. Investasi mereka di Amerika adalah saling menguntungkan bagi hubungan perdagangan dan ekonomi Sino-Amerika,” ungkapnya.

Dia berharap Kongres Amerika akan mengesampingkan prasangka dan lebih menghargai fakta. “Selain itu Kongres juga seharusnya melakukan lebih untuk keuntungan hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-Amerika bukan malah sebaliknya,” paparnya.

Reuters | Abdul Malik

Berita terkait

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

26 Agustus 2023

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

Mendag menegaskan Indonesia mau mempercepat penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.

Baca Selengkapnya

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

23 Oktober 2022

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BANI menyediakan pilihan jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bentuk alternatifnya.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

9 September 2022

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

9 September 2022

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

30 Desember 2020

Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

Seperti apa potret sengketa bisnis sepanjang 2020? Berikut ini sepuluh isu menonjol yang dirangkum Tempo.

Baca Selengkapnya

Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

6 September 2019

Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

Kuasa Hukum Sushi Tei Indonesia, James Purba membeberkan kronologis sengketa dengan mantan Presiden Direkturnya, Kusnadi Rahardja.

Baca Selengkapnya

Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

7 Agustus 2018

Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

Indonesia digugat AS ke WTO atas kasus sengketa dagang.

Baca Selengkapnya

Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

27 Maret 2017

Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

Pemerintah akan memperluas cakupan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ban vulkanisir.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

13 Maret 2017

Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

Bumigas dinilai tidak melakukan pembangunan fisik sesuai kesepakatan
kontrak.

Baca Selengkapnya

Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

13 Maret 2017

Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan fisik
sesuai kesepakatan kontrak.

Baca Selengkapnya