Akbar Tanjung: Aturan WTO Untungkan Negara Maju  

Rabu, 3 Oktober 2012 12:01 WIB

Akbar Tanjung. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Medan - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung berpendapat beberapa peraturan yang disepakati dalam World Trade Organization (WTO) lebih menguntungkan negara-negara maju. Ia khawatir jika kesenjangan ekonomi tidak segera diatasi, pasar bebas hanya akan memicu lahirnya neo-imperialisme. “Ciri utamanya sudah terlihat ditandai dengan banyaknya konflik horizontal saat ini," kata dia, dalam Sarasehan Nasional Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Medan, Rabu, 3 Oktober 2012.

Menurut Akbar, selama sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, pemodal asing akan terus berupaya masuk ke Indonesia untuk mengelola potensi alam itu." Globalisasi ekonomi akan membawa musibah atau malapetaka manakala kita (Indonesia) terus terjerumus dalam konflik horizontal," ujar Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu.

Akbar mencontohkan bagaimana negara luar selalu ingin masuk untuk mengelola sumber daya alam melalui kerja sama antarnegara. Seperti yang baru-baru ini terjadi, Kedutaan Besar AS mengumumkan kemitraan baru antara Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam bidang prioritas global, termasuk ketahanan pangan, upaya pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan. Kerja sama terbaru ini disebut sebagai bentuk dukungan dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan mempererat hubungan antara kedua negara.

Ke depan, Amerika Serikat dan Kadin akan memperluas kerja sama untuk meningkatkan akses pangan, membuka pasar yang lebih luas untuk perdagangan, dan meningkatkan produktivitas dan kesinambungan di sektor pertanian serta perikanan. Program bersama dalam kemitraan ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap kredit dan asuransi tanaman pangan.

Akses terhadap kredit akan memungkinkan petani untuk berinvestasi di lahannya dan membeli sarana produksi yang lebih baik. Asuransi tanaman pangan yang mirip dengan asuransi jiwa akan memberikan jaminan kembalinya biaya yang dikeluarkan petani jika terjadi gagal panen.

Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Yudi Latif, menilai jika Indonesia saat ini berkembang normal, globalisasi ekonomi tidak akan menjadi momok yang menakutkan." Tapi kenapa kita (Indonesia) takut globalisasi ekonomi? Karena keadaan negara sekarang memang abnormal," kata Yudi.

SAHAT SIMATUPANG

Berita populer:

Ayah Alawi Belum Maafkan Fitrah

Ini Utang-utang BUMI

Besok, 2 Juta Buruh Mogok Kerja

Bos Bumi Emosi Waktu Curhat Konflik Perusahaan

Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi

Berita terkait

Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

14 Juli 2023

Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

ASEAN dan China sepakati panduan mempercepat perundingan tata perilaku Laut China Selatan dan dorong pembicaraan soal perdagangan bebas kawasan

Baca Selengkapnya

Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

13 Juli 2023

Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

19 Juni 2023

Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

Meski secara militer kerja sama Rusia dan Iran telah terjalin erat, hubungan ekonomi kedua negara ternyata masih tergolong rendah.

Baca Selengkapnya

Ketua Umum Golkar dari Masa ke Masa: Ada Harmoko, Setya Novanto hingga Airlangga Hartarto

17 Juni 2023

Ketua Umum Golkar dari Masa ke Masa: Ada Harmoko, Setya Novanto hingga Airlangga Hartarto

Berikut daftar lengkap Ketua Umum Golkar dari masa ke masa. Siapa ketum pertamanya? Kapan periode Setya Novanto dan Airlangga Hartarto?

Baca Selengkapnya

PAN Solo Dorong Sekar Tanjung Maju Pada Pilkada Solo 2024

15 Juni 2023

PAN Solo Dorong Sekar Tanjung Maju Pada Pilkada Solo 2024

PAN menilai Sekar Tanjung memiliki potensi untuk maju pada Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

18 November 2022

Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

Salah satu momen paling penting sepanjang sejarah KTT APEC terjadi pada tahun 1994 di Kota Bogor, Indonesia. Kala itu lahir deklarasi Bogor Goals.

Baca Selengkapnya

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

27 Agustus 2022

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

Baharuddin Lopa Jaksa Agung RI sejak 6 Juni 2001 hingga wafatnya pada 3 Juli 2001. Lelaki asal Mandar ini pendekar hukum, berantas KKN di masanya.

Baca Selengkapnya

KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

12 Agustus 2021

KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka dalam perkara pengaturan kuota rokok.

Baca Selengkapnya

KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

12 Agustus 2021

KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

KPK langsung menahan Bupati Bintan Apri Sujadi yang terjerat kasus kuota rokok.

Baca Selengkapnya

Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

27 September 2020

Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

Pemerintah resmi mengguyur paket stimulus baru bagi calon investor zona perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya