Libya Minati Tuna Kaleng Indonesia  

Reporter

Selasa, 2 Oktober 2012 09:44 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Denpasar - Masyarakat Libya mengaku belum mengenal keunggulan produk-produk perikanan asal Indonesia. Karena itu, negara tersebut berharap Indonesia mau mempromosikan produk perikanan yang dimiliki ke negara yang berada di Afrika Utara ini.

Salah seorang anggota sidang Codex Committe on Fish and Fishery Products (CCFFP) ke-32 asal Libya, Toufik Hassan, mengatakan, tingkat konsumsi ikan di negara itu tergolong tinggi, mencapai sekitar 50-60 kilogram per kapita per tahun. Sedangkan di Indonesia sekitar 30,5 kilogram.

"Indonesia bisa ekspor ke Libya, yang terpenting sosialisasi produk perikanan kepada kami, apa yang menarik yang bisa ditawarkan," kata Toufik di sela-sela sidang CCFFP ke-32 di Bali, Selasa, 2 Oktober 2012.

Selama ini, ia melanjutkan, Libya banyak mengimpor produk perikanan beku atau kalengan. Kebanyakan impor berasal dari Amerika Selatan untuk calamari atau udang beku. Selain Amerika Selatan, Libya juga banyak mengimpor produk perikanan dari Spanyol, Italia, dan Thailand.

Menurut dia, Indonesia bisa mengekspor produk perikanan berupa tuna kaleng. Alasannya, masyarakat Libya pasti akan menyukai ikan tuna. "Saya pernah dengar produk Indonesia ikan tuna kaleng, mungkin bisa ekspor ke kami," katanya.

Libya sendiri, disebutkan Toufik, memiliki garis pantai sepanjang 2.000 kilometer dan dilalui laut Mediterania. Karena itu, katanya, Libya mempunyai produk perikanan berupa sarden kaleng atau sarden beku.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut Hutagalung, menyatakan Indonesia tengah membuka jalan untuk menjajaki pasar ekspor baru dalam sidang Codex Produk Perikanan ke-32 yang diselenggarakan di Bali mulai 1-5 Oktober ini.

Ia menuturkan akan memanfaatkan peluang promosi dengan mendekati delegasi-delegasi Afrika Selatan dan Nigeria. Kedua negara ini dinilai bisa menjadi pintu masuk ekspor ikan kaleng sarden ke wilayah Afrika, termasuk Libya

Kementerian Perikanan, kata Saut, juga berupaya memperluas pasar ekspor ikan tuna kaleng ke Spanyol dan Portugal. Tidak hanya itu, Indonesia pun membidik pasar Eropa Timur, terutama negara-negara di luar Uni Eropa, seperti Rusia dan Ukraina.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengimbuhkan, Indonesia, sebagai negara penghasil sekaligus konsumen produk perikanan, akan turut aktif dalam kegiatan Codex untuk menjamin kesehatan serta menjalankan praktek perdagangan yang jujur.

"KKP akan mendorong standar produk perikanan agar memiliki mutu baik, berkesinambungan, dan berdaya ekonomis tinggi," ujarnya di hadapan delegasi Komite Codex.

Standar Codex mengatur perdagangan produk perikanan, antara lain ikan beku, udang beku, lobster beku, cumi-cumi beku, fillet ikan beku, tuna kaleng, udang kaleng, sarden kaleng, kecap ikan, dan sebagainya. Codex dibentuk dengan tujuan melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur dalam perdagangan pangan internasional, serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan.

ROSALINA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

5 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

16 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

27 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

46 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

46 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

46 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

47 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

47 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

5 Maret 2024

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya