TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan PT Jamsostek (Persero) belum efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan pembayaran manfaat program kepada 1.024.468 peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo sekitar Rp 1,86 triliun dalam hasil pemeriksaan tahun buku semester satu di 2010 dan 2011.
"PT Jamsostek juga belum efektif dalam mengelola data peserta jaminan sosial tenaga kerja program JHT. Persentasenya masih jauh dari harapan," kata anggota VII BPK, Bahrullah Akbar, dalam diskusi panel bertajuk "Indonesia Menuju Era Penyelenggaraan Jaminan Sosial" di kantor BPK, Kamis, 27 September 2012.
Selain itu, BPK juga menemukan belum efektifnya registrasi kepesertaan dalam sistem informasi PT Jamsostek. Perseroan itu juga dinilai belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. BPK meminta agar sistem teknologi informasi yang mendukung keandalan data harus dibenahi.
"Belum menjangkau seluruh potensi kepesertaan dan masih terdapat peserta perusahaan yang tidak patuh (termasuk BUMN)," kata Bahrullah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jamsostek Elvyn G. Masassya, menyatakan manfaat JHT yang belum terbayarkan disebabkan sejumlah peserta tak kunjung mengambi dana tersebut. Padahal, banyak peserta yang bisa mengklaim karena sudah berusia 55 tahun.
Dia menyatakan hingga Agustus 2012, sisa dana manfaat program JHT tinggal Rp 1,3 triliun. "Dalam aturannya memang tidak diharuskan peserta segera mengambil manfaat itu. Tapi sekarang kami imbau untuk segera mengambil agar tertib administrasi," kata Elvyn.
Jamsostek saat ini terus melakukan persiapan proses transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ada tiga tahap yang dilakukan Jamsostek, yaitu tahap rekonsiliasi selama tahun 2012, perbaikan sistem, dan program pendataan pada 2013.
Terkait sistem data, Elvyn menyatakan, Jamsostek akan menggunakan sistem elektronik baik untuk proses registrasi, pembayaran, dan klaim untuk meningkatkan pelayanan konsumen. "Sehingga kami harapkan 2014 sudah siap laksanakan BPJS," kata dia.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merugikan kaum buruh.
