TEMPO.CO, Manila - Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai pengembangan sistem jaminan hari tua di negara-negara di Asia masih minim. Padahal, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Asia semakin meningkat. Di sisi lain, globalisasi telah mengoyak tradisi dukungan keluarga terhadap penduduk usia pensiun.
“Di penjuru Asia, ada perbedaan signifikan kondisi usia pensiun antara di kota dan pedesaan, sektor publik dan swasta, serta formal dan informal,” ujar ekonom senior ADB, Donghyun Park, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 September 2012.
Menurut dia, tanpa upaya reformasi untuk mengubah kondisi tersebut, maka beban keuangan untuk jaminan usia pensiun di masa mendatang akan menjadi lebih besar dari yang dipersiapkan.
Dia menjelaskan, cakupan sistem pensiun haruslah adil dalam hal manfaat dan usia pensiun. Sistem ini juga harus dibiayai secara berkelanjutan untuk menjamin masyarakat yang sudah mencapai usia pensiun mendapatkan hak jaminannya.
ADB meminta para pembuat kebijakan di negara-negara Asia menyediakan dukungan pendanaan jaminan usia tua. ADB menekankan pentingnya reformasi sistem jaminan pensiun kepada Cina, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Cina, misalnya, yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia melampaui jumlah penduduk usia senja di seluruh negara Eropa, perlu melakukan rasionalisasi sistem pensiunnya. Di antaranya, sistem jaminan hari tua bagi masyarakat perkotaan, pedesaan, dan pegawai pemerintah. Langkah itu agar sistem pensiun lebih berkelanjutan.
Sedangkan di Indonesia, menurut ADB, sistem pensiun yang ada hanya mencakup 14 persen penduduk usia muda pada sektor pekerja formal. Indonesia butuh meningkatkan sistem pensiun hingga 700 persen untuk bisa mencakup sektor formal dan informal.
Adapun Singapura memiliki sistem pensiun tunggal, namun mencakup secara umum bagi penduduk usia muda. Bagaimanapun, kata ADB, rata-rata dana pensiun per anggota jaminan hari tua tidak akan layak pada 20 tahun mendatang.
ABDUL MALIK
Terpopuler:
SBY: Rencana Ekonomi RI Ambisius
Merpati Datangkan 60 Pesawat dari Hong Kong
Laba Naik 79,7 Persen, Saham Japfa Layak Dibeli
Bumi Diminta Klarifikasi Dugaan Penyelewengan
BI: Tak Ada Lelang Paksa dalam Gadai Emas
