Petugas pom beristirahat di SPBU Jalan Raya Nagrog, Kabupaten Bandung. (18/8). Premium dan pertamax habis di SPBU Kawasan Cicalengka sampai Nagrog akibat pasokan tersendat macet arus mudik. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengusulkan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini ditambah menjadi 44,04 juta kiloliter. Karena itu, dibutuhkan tambahan kuota premium 3,43 juta kiloliter dan solar 1,11 juta kiloliter. "Harus diakui program pengaturan BBM bersubsidi belum bisa berjalan penuh. Baru di Jawa dan Bali," kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Senin, 17 September 2012.
Meskipun dibutuhkan tambahan premium dan Solar 4,54 juta kiloliter, pemerintah hanya mengajukan tambahan 4,04 juta kiloliter. Kebutuhan setengah juta kiloliter sisanya akan dipenuhi dari pengalihan kuota minyak tanah yang penyalurannya di bawah kuota APBNP 2012. Permintaan ini akhirnya disetujui DPR.
Rudi menjelaskan jebolnya kuota BBM bersubsidi ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Tahun 2012 diperkirakan ada hampir 1 juta mobil baru dan 8,4 juta sepeda motor baru.
Dua fraksi besar di parlemen, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar menyatakan setuju dengan penambahan kuota ini. Namun politikus PDIP Bambang Wuryanto meminta agar audit BPK atas penyaluran BBM bersubsidi dirinci sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota. "Kami di daerah pemilihan sering ditanya volume kuota BBM bersubsidi kabupaten atau kota kami sebenarnya berapa. Jadi kami minta audit BPK sampai ke kabupaten dan kota," kata Bambang.
Pemerintah juga mengusulkan tambahan kuota LPG bersubsidi sebesar 0,22 juta ton LPG. Kebutuhan atas tambahan kuota ini menurut Rudi disebabkan tingginya penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat.
