BI Akan Luncurkan Aturan Izin Berjenjang  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 17 September 2012 19:36 WIB

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution (kiri) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menggelar pertemuan dengan pelaku industri perbankan untuk membicarakan penerapan aturan izin berlapis, pagi ini.

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menjelaskan pihaknya akan segera merilis aturan tersebut. "Kami finalkan aturannya pada akhir Oktober atau awal November," kata Darmin usai menghadiri Indonesia Investment Forum, Senin, 16 September 2012.

Darmin mengungkapkan pertemuan kali ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pelaku bisnis memikirkan saran bagi aturan tersebut. "Kami akan bertemu lagi pada saat peraturannya benar-benar mau keluar," ucapnya.

Selama ini, Bank Indonesia menerapkan izin tunggal bagi bisnis perbankan. Bank memiliki keleluasaan dalam membuka cabang bank dan berbisnis di berbagai segmen bisnis bank. Darmin membenarkan nantinya pemberian izin akan disesuaikan dengan modal inti masing-masing bank.

Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono menjelaskan BI menyampaikan dua kebijakan dalam pertemuan tersebut. Perbanas mendukung penuh keduanya. Pertama kebijakan izin berjenjang.

Izin berjenjang, kata Sigit, akan dikaitkan dengan kesehatan bank dan tingkat efisiensinya. Kebijakan ini, dinilainya akan mendorong perbaikan struktur perbankan nasional.

Kedua, kebijakan yang mengharuskan cabang bank asing berbadan hukum Indonesia atau berbentuk perseroan terbatas. "Dari sudut penerapan asas resiprositas atau timbal balik, kebijakan tersebut jelas lebih bermartabat dan menunjukkan bahwa kita negara yang berdaulat dan mampu 'mengatur bank asing'," ujar Sigit.

MARTHA THERTINA

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Baca Selengkapnya

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.

Baca Selengkapnya