TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah agar menghapus kebijakan yang menghambat ekspor komoditas ekspor Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu menaikkan volume ekpor Indonesia.

Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan di tengah merosotnya kondisi perekonomian dunia saat ini, Indonesia seharusnya mengambil kesempatan dengan menaikkan volume perdagangan karena besarnya potensi ekspor. Namun, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang menghambat.

"Seharusnya barrier itu dilakukan untuk menghambat impor, sekarang malah menghambat ekspor seperti bea keluar. Bagaimana mau kompetitif?" ucapnya, Senin, 17 September 2012.

Suryo berharap pemerintah bisa berkolaborasi dengan pengusaha menyelesaikan penurunan ekspor. Salah satunya dengan menghapus dan jangan membuat regulasi yang menghambat ekspor. "Kalau kondisi seperti ini jangan dulu, deh," ia mengatakan.

Meskipun demikian, ia mengakui niat baik pemerintah untuk menekan impor. Sayangnya kebijakan itu diterapkan pada saat yang kurang tepat. "Sebenarnya itu bagus, tapi selama bisa ekspor ya ekspor dulu tanpa menerapkan pajak tambahan."

Ia mencontohkan adanya pajak tambahan bagi barang yang diekspor ke Turki. Padahal, negara lain justru bisa menghapuskan bea keluar. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur, menambahkan pemerintah mesti serius mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah penurunan ekpor. Ia berharap upaya Presiden memajukan proses hilirisasi bisa segera terwujud. "Pengusaha kita sudah siap, cuma pemerintahnya terlambat. Ego sektoral masih kuat," katanya.

JAYADI SUPRIADIN